Indeks Uu Sisdiknas

Pemohon menilai mahasiswa masih dibebani biaya tambahan seperti tutorial webinar, wisuda, legalisir ijazah, hingga biaya remedial meski telah membayar UKT.

Ubaid menyebut MBG tidak relevan dengan 8 standar nasional pendidikan yang menjadi kewajiban penyelenggaraan pendidikan.

Seorang guru menggugat UU Sisdiknas ke MK agar pendidikan lingkungan hidup dijadikan mata pelajaran wajib demi menghadapi krisis iklim dan keberlanjutan.

Pimpinan Komisi Pendidikan DPR itu juga menekankan pentingnya mekanisme pendanaan yang siap digunakan ketika bencana terjadi.

Abdul Mu'ti ingin pelajaran Bahasa Indonesia berubah menjadi pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dan tengah digodok dalam revisi RUU Sisdiknas.

Komisi X DPR berjanji terus memperjuangkan draf RUU Sisdiknas yang berorientasi peningkatan kesejahteraan guru.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan putusan MK terkait pendidikan dasar gratis bersifat final dan mengikat.

Abdul Mu'ti mengatakan pemberlakuan putusan MK ini masih membutuhkan koordinasi lintas kementerian hingga DPR.

Daya tampung sekolah negeri terbatas. Beberapa anak terpaksa sekolah di sekolah swasta yang berbayar atau bahkan harus putus sekolah.

Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya masih memaknai kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar, baik bagi sekolah negeri maupun swasta.

Amar tersebut tertuang dalam Putusan MK terbaru terkait uji materi UU Sisdiknas.

Pemerintah harus taat pada mandat konstitusi yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar bagi warga.

Pemohon menilai PPDB harus dilakukan melalui sistem nonzonasi dengan mengedepankan prestasi, sehingga dapat mendorong percepatan kualitas pendidikan.

KSP klaim pemerintah komitmen menyelesaikan nasib ratusan ribu guru honorer yang dapat passing grade, tapi tidak mendapat formasi.

Aspek partisipasi publik dinilai masih rendah saat pemerintah menyusun RUU Sisdiknas.

Pemerintah klaim telah mengundang puluhan lembaga & organisasi untuk memberi masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas & naskah akademiknya.

Pemerintah klaim siap menerima kritik & masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun draf RUU Sisdiknas agar hasilnya berkualitas.

RUU Sisdiknas dalam tahap pembahasan Panitia Antar-Kementerian (PAK) dan uji publik.

P2G menilai dari 150 pasal draf RUU Sisdiknas, ada sekitar 40 pasal yang perlu direvisi, ditambahkan, bahkan dihapus.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional merupakan usul pemerintah.