Indeks Uu Sisdiknas

MK Tolak Gugatan Sistem Zonasi PPDB
Polhukam
Kamis, 28 Sept 2023

MK Tolak Gugatan Sistem Zonasi PPDB

Pemohon menilai PPDB harus dilakukan melalui sistem nonzonasi dengan mengedepankan prestasi, sehingga dapat mendorong percepatan kualitas pendidikan.
Nelangsa Guru Honorer & Proses Seleksi PPPK yang Tak Berpihak
Kesra
Jumat, 25 Nov 2022

Nelangsa Guru Honorer & Proses Seleksi PPPK yang Tak Berpihak

KSP klaim pemerintah komitmen menyelesaikan nasib ratusan ribu guru honorer yang dapat passing grade, tapi tidak mendapat formasi.
Partisipasi Publik Masih Rendah dalam Penyusunan RUU Sisdiknas
Kesra
Sabtu, 27 Agt 2022

Partisipasi Publik Masih Rendah dalam Penyusunan RUU Sisdiknas

Aspek partisipasi publik dinilai masih rendah saat pemerintah menyusun RUU Sisdiknas.
Kemendikbud Ajak Publik Kasih Masukan untuk RUU Sisdiknas
Kesra
Sabtu, 27 Agt 2022

Kemendikbud Ajak Publik Kasih Masukan untuk RUU Sisdiknas

Pemerintah klaim telah mengundang puluhan lembaga & organisasi untuk memberi masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas & naskah akademiknya.
Kemendikbudristek Janji Tinjau Kembali Draf RUU Sisdiknas
Hard news
Jumat, 25 Feb 2022

Kemendikbudristek Janji Tinjau Kembali Draf RUU Sisdiknas

Pemerintah klaim siap menerima kritik & masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun draf RUU Sisdiknas agar hasilnya berkualitas.
Kemendikbud: RUU Sisdiknas Dibahas Antarkementerian dan Uji Publik
Hard news
Senin, 14 Feb 2022

Kemendikbud: RUU Sisdiknas Dibahas Antarkementerian dan Uji Publik

RUU Sisdiknas dalam tahap pembahasan Panitia Antar-Kementerian (PAK) dan uji publik.
Mengkritisi Draf Revisi UU Sisdiknas, Omnibus Law Sektor Pendidikan
Current issue
Senin, 14 Feb 2022

Mengkritisi Draf Revisi UU Sisdiknas, Omnibus Law Sektor Pendidikan

P2G menilai dari 150 pasal draf RUU Sisdiknas, ada sekitar 40 pasal yang perlu direvisi, ditambahkan, bahkan dihapus.
Komisi X DPR: Draf Revisi UU Sisdiknas Masih Disusun Pemerintah
Hard news
Jumat, 11 Feb 2022

Komisi X DPR: Draf Revisi UU Sisdiknas Masih Disusun Pemerintah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional merupakan usul pemerintah.
MK Putuskan Sekolah Tingkat SMA Tetap Ditangani Provinsi
Hard news
Rabu, 19 Juli 2017

MK Putuskan Sekolah Tingkat SMA Tetap Ditangani Provinsi

Majelis Hakim MK menolak gugatan uji materi atas UU Pemda terkait penyerahan kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK kepada pemerintah provinsi.
Diskriminasi Penganut Kepercayaan
Mild report
Jumat, 29 Juli 2016

Diskriminasi Penganut Kepercayaan

ZN tidak naik kelas bukan karena dia bodoh. Ia menolak untuk mengikuti pelajaran agama, karena dia penganut aliran kepercayaan. Pihak sekolah pun berdalih hanya pelajaran dari enam agama yang diakui pemerintah yang ada di kurikulum. Bagaimana sebenarnya penyediaan guru agama yang diatur undang-undang?