Indeks Uu Sisdiknas

Pemerintah harus taat pada mandat konstitusi yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar bagi warga.

Pemohon menilai PPDB harus dilakukan melalui sistem nonzonasi dengan mengedepankan prestasi, sehingga dapat mendorong percepatan kualitas pendidikan.

KSP klaim pemerintah komitmen menyelesaikan nasib ratusan ribu guru honorer yang dapat passing grade, tapi tidak mendapat formasi.

Aspek partisipasi publik dinilai masih rendah saat pemerintah menyusun RUU Sisdiknas.

Pemerintah klaim telah mengundang puluhan lembaga & organisasi untuk memberi masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas & naskah akademiknya.

Pemerintah klaim siap menerima kritik & masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun draf RUU Sisdiknas agar hasilnya berkualitas.

RUU Sisdiknas dalam tahap pembahasan Panitia Antar-Kementerian (PAK) dan uji publik.

P2G menilai dari 150 pasal draf RUU Sisdiknas, ada sekitar 40 pasal yang perlu direvisi, ditambahkan, bahkan dihapus.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional merupakan usul pemerintah.

Majelis Hakim MK menolak gugatan uji materi atas UU Pemda terkait penyerahan kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK kepada pemerintah provinsi.

ZN tidak naik kelas bukan karena dia bodoh. Ia menolak untuk mengikuti pelajaran agama, karena dia penganut aliran kepercayaan. Pihak sekolah pun berdalih hanya pelajaran dari enam agama yang diakui pemerintah yang ada di kurikulum. Bagaimana sebenarnya penyediaan guru agama yang diatur undang-undang?