tirto.id - Komisi X DPR RI belum memulai pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan pemerintah masih menyusun draf revisi undang-undang tersebut.
"RUU Sisdiknas merupakan usul Pemerintah, namun masih dalam proses penyusunan oleh Pemerintah," ujar Hetifah kepada reporter Tirto, Jumat (11/2/2022).
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah. Dia mengatakan lembaga legislatif belum menerima Surat Presiden (Supres) soal Revisi UU Sisdiknas.
"Belum masuk surat resminya dan belum masuk prolegnas prioritas 2022," ujar Ferdiansyah kepada reporter Tirto, Jumat.
Dalam hal ini, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan DPR dan pemerintah telah sepakat merevisi UU Sisdiknas secara menyeluruh. Rencananya semua regulasi terkait pendidikan akan menjadi satu.
"Ini dalam rangka pembaharuan dan transformasi pendidikan kita," ujar Huda dalam diskusi daring bersama PB PGRI, 30 Desember 2021.
Revisi UU Sisdiknas rencananya akan mensinkronisasi 23 undang-undang terkait pendidikan, di antaranya: UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU 43/2007 tentang Perpustakaan, UU 12/2010 tentang Gerakan Pramuka, UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU 11/2014 tentang Keinsinyuran.
Kemudian UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, UU 18/2019 tentang Pesantren, UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, UU 13/2018 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan lain-lain.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
