Indeks Uu Ikn

Dana haji tahun 2022 tidak ditemukan dalam sumber pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara.

Aturan turunan UU IKN tinggal finalisasi. Saat ini pemerintah masih menginput masukkan publik.

Jokowi berkemah dan ritual di titik nol IKN sebagai aksi politik untuk mempromosikan IKN, apalagi setelah Softbank mundur, kata Hendri.

UU IKN jadi landasan hukum dan acuan melaksanakan segala tahapan proses pembangunan dan pemindahan ibu kota, meski pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berakhir.

Pernyataan Jokowi dinilai sebagai upaya meyakinkan publik agar program IKN mendapat dukungan meski meski ada penolakan.

Irfan menilai konsep otorita tidak masalah sentralistik atau tidak. Namun ia mengingatkan bahwa UU IKN menyalahi UUD.

KSP menjelaskan Nusantara akan dipimpin badan otorita yang dipilih oleh Presiden Jokowi dengan pertimbangan DPR.

Silang pendapat antarparpol koalisi pemerintah disebabkan perbedaan tafsir UU IKN.

PDIP menyerahkan keputusan pemilihan kepala otorita IKN ke Jokowi meski tiga kadernya masuk dalam bursa.

UU IKN dan Cipta Kerja jadi bukti bahwa hukum dibuat untuk melegalkan tindakan penguasa. Kritik dari banyak pihak tak mempan di hadapan Joko Widodo.

Pembangunan fasilitas di titik nol IKN tempat berkemah Jokowi mulai dilakukan.

Naskah akademik yang menjadi landasan utama UU IKN dikerjakan serampangan. Ia digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi keinginan pemerintah.

Menurut Tenaga Ahli KSP Wandy Tuturoong, pemerintah menargetkan aturan turunan UU IKN selesai pada Maret-April 2022.

Pemilihan Kepala Badan Otorita IKN masih menunggu penerbitan perpres tentang Otorita IKN.

Faldo memastikan pemerintah tetap melanjutkan pembangunan ibu kota negara meski UU IKN digugat ke MK.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini memandang gugatan tersebut justru membuka informasi publik soal IKN.

Sepuluh aturan turunan itu meliputi tiga Peraturan Pemerintah (PP), lima perpres, satu kepres, dan satu Peraturan Kepala Otorita IKN.

Kemendagri akan melakukan sinkronisasi program kegiatan pusat dan daerah untuk mendukung implementasi UU IKN dan aturan turunannya.

Substansi PP tersebut akan memperjelas kepemilikan tanah, dan soal status kepemilikan tanah itu berdasarkan data dari ATR/BPN.