tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana berkemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Namun, belum diketahui kapan agenda tersebut terlaksana.
Kendati demikian, pemerintah setempat sudah mulai "bersolek" untuk menyambut kedatangan Jokowi. Sekretaris Camat Sepaku, Adi Kustaman memaparkan progres pembangunan fasilitas di titik nol IKN.
"Sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintah untuk menyambut keinginan Presiden Jokowi, sedangkan persiapan di lapangan waktunya tentatif," ujar Adi di Sepaku, dilansir dari Antara, Jumat (18/2/2022).
Adi menuturkan, persiapan perkemahan Kepala Negara disiapkan bersama pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di sisi lain, Adi belum mengetahui pejabat negara yang akan mendampingi Jokowi saat berkemah nanti.
Ia mengungkapkan, persiapan fasilitas yang dibangun meliputi pembuatan lahan parkir mobil, pendopo, dan pembuatan anak tangga dari titik nol sampai parkiran. Fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), jaringan telekomunikasi, listrik, juga tengah disediakan.
Adi memperkirakan Presiden Jokowi akan berkemah di titik nol IKN setelah penunjukan kepala otorita. "Teknis belum dibahas, masih persiapan umum. Informasi menunggu badan otorita dibentuk, baru Presiden berkemah di lokasi IKN," ungkap dia.
Dihubungi terpisah, pihak Istana Kepresidenan mengaku belum tahu kapan rencana Jokowi berkemah di titik nol IKN. Istana juga belum mengonfirmasi persiapan agenda tersebut. "Belum," ucap Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono saat dihubungi Tirto, Jumat (18/2/2022).
Informasi awal keinginan Presiden Jokowi berkemah di titik nol IKN datang dari Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Menurut dia, kegiatan kemah tersebut bentuk keseriusan Kepala Negara dalam pemindahan IKN.
"Pak Presiden akan bermalam, berkemah di titik nol (IKN). Waktunya masih diatur tapi tidak lama lagi," ucap Isran beberapa waktu lalu, dilansir dari Antara.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). UU tersebut diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Selasa, 15 Februari 2022.
Pemerintah belum bisa memulai proyek ibu kota baru bernama Nusantara meski UU IKN sudah diundangkan. Pemerintah masih menggodok aturan turunan UU tersebut.
IKN Nusantara disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Ibu kota baru itu akan dikelola oleh Otorita IKN sebagai pemerintahannya.
