tirto.id - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini memastikan pemerintah tetap melanjutkan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru meski Undang-Undang IKN digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Hal tersebut merespons upaya gugatan UU IKN ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh eks penasihat KPK Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara hingga sejumlah purnawirawan yang terlibat seperti Mayjen (purn) Soenarko, dan Letjen (purn) Suharto.
“Pemerintah tancap gas. Tentu, kami menghargai segala aspirasi. Jika ada yang dirasa mencederai hak konstitusional, silakan digugat. Jalurnya sudah ada. Namun, undang-undang yang sudah diketok, harus disusun turunannya, show must go on," kata Faldo dalam keterangan tertulis, Jumat (4/2/2022).
Meski pembangunan ibu kota dengan nama Nusantara berjalan terus, Faldo memastikan pemerintah akan memberikan argumentasi soal urgensi IKN dalam gugatan UU IKN di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah akan tetap maju dan menyusun aturan turunan soal IKN sampai ada putusan dari pengadilan.
“Selama itu belum diuji dan melahirkan putusan lain, maka yang sudah berjalan harus berlanjut. Aturan turunannya sedang dibahas satu per satu," kata Faldo.
Faldo menegaskan, UU IKN tidak ada masalah. Ia beralasan, UU IKN sudah disusun dan disahkan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami yakin semuanya akan berjalan baik. UU ini disusun sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Secara substansi pun solid. Yang kita akan bangun bukan hanya kota, namun juga jembatan kebangsaan dan harapan masa depan," kata Faldo.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
