Indeks Uu Desa
Ekses Negatif di Balik Jumbonya Dana Desa & Bagaimana Solusinya?
Ekses negatif terhadap perilaku korupsi dana desa dinilai sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan.
5 Perubahan UU Desa Tahun 2014 & 2023 Serta Poin Perbedaannya
Apa saja poin perubahan dalam UU Desa yang sudah disahkan? Berikut ini penjelasannya.
Isi Draf UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa & Link Unduh PDF
Ada 26 poin perubahan dalam pengesahan RUU Desa pada Kamis (28/3/2024). Berikut ini isi darf UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.
DPR Sahkan UU Desa, Jabatan Kepala Desa menjadi 8 Tahun
DPR RI resmi mengesahkan revisi RUU Desa menjadi UU. Jabatan kepala desan menjadi 8 tahun, maksimal dua periode.
Isi Revisi UU Desa Terbaru dan Apa Saja Poin Kontroversinya?
Apa saja poin kontroversial dalam revisi UU Desa? Simak penjelasan mengenai hal-hal yang kontroversial dalam revisi UU Desa yang disetujui.
Berapa Lama Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Revisi UU Desa?
Masa jabatan Kepala Desa menurut revisi UU Desa yang akan segera disahkan DPR RI.
UU Desa Direvisi, Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 8 Tahun
DPR RI dan pemerintah menyepakati masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan maksimal dua periode.
PKB Bela Mendes Halim Iskandar usai Ada Desakan Evaluasi Kinerja
PKB menilai pengelolaan desa saat ini masih mengalami dualisme struktural antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT.
Jokowi Manut Aturan UU soal Masa Jabatan Kepala Desa
Jokowi memastikan regulasi saat ini masih menetapkan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 kali.
Ketika DPR Dukung Keinginan Kades, tapi Abai Aspirasi Rakyat
DPR dan pemerintah kompak mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa meski menuai kritik.
Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Hanya Melanggengkan Oligarki
Dedi sebut ada kesalahan logika soal tuntutan masa jabatan kepala desa. Semestinya semakin dibatasi, bukan diperpanjang.
Ribuan Kepala Desa Demo di Depan Gedung DPR, Apa Tuntutannya?
Selain menuntut masa jabatan diperpanjang, Robi minta aparat pemerintahan desa diberi kejelasan mengenai posisi jabatannya.
Konsepsi 'Swasta' pada RUU SDA Ancam Sistem Air Berbasis Masyarakat
Sistem pengelolaan air oleh masyarakat di pelbagai pelosok Indonesia akan dianggap "ilegal".
Upaya Partai Berebut Pengaruh lewat Pendamping Dana Desa
Dana desa termasuk dalam lima besar sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi ketika Kementerian Desa pun dalam sorotan kasus suap.
Prosedur Pemberian Dana Desa Dinilai Belum Efektif
Menurut Anom, salah satu kelemahan UU Desa adalah lambatnya penyaluran alokasi dana yang digunakan untuk membayar operasional dan aparatur desa.
Pemerintah Desa Dinilai Masih Lemah
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan menilai pemerintah desa masih lemah dan menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dibehani.