Indeks Uu Cipta Kerja

Demo menolak Omnibus Law UU Ciptaker meluas di berbagai kota, termasuk Jakarta, Yogyakarta dan Malang.

Pemprov DKI Jakarta mengerahkan 20 mobil ambulans untuk mengevakuasi pendemo yang terluka di Jakarta.

Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menyebut, pemerintah lebih mendorong masyarakat ajukan judicial review daripada cabut UU Ciptaker dengan Perppu.

Transjakarta menyetop beberapa rute setelah aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja pecah di Jakarta.

Ridwan Kamil membuat surat berisi permintaan buruh agar Jokowi membatalkan omnibus law.

Airlangga Hartarto bilang dalam waktu 30 hari itu, ada sekitar 40 beleid yang harus dirancang dalam waktu relatif singkat.

Link CCTV Jakarta melalui smartcity.jakarta.go.id dan Jasa Marga untuk menghindari kemacetan dan demo mahasiswa buruh pada 8 Oktober 2020.

Polisi sebut demo merugikan pertumbuhan ekonomi. Ekonom mengatakan sebaliknya. Justru UU Cipta Kerja-lah yang merugikan ekonomi.

Budi mengaku dibawa ke mobil polisi sebanyak dua kali dan selalu menerima bogem mentah dari aparat.

Dari 209 orang yang ditangkap itu, Ujung menyebut, ada dari unsur mahasiswa, pelajar SMA, dan ada masyarakat sipil lainnya. 

Polda Metro Jaya menyebut ada 22 orang peserta aksi tolak Omnibus Law yang ditangkap reaktif usai rapid test.

Apa itu gas air mata yang biasa ada di demo dan bagaimana cara mengatasi efek yang ditimbulkannya?

Polda Metro Jaya juga menangkap ratusan terduga penyusup unjuk rasa di daerah Ibu Kota.

Daftar tuntutan mahasiswa dan buruh soal UU Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah disahkan DPR RI.

DPR RI mempunyai waktu maksimal 30 hari untuk merapikan draf final UU Cipta Kerja yang telah disahkan Senin 5 Oktober lalu.

Polisi menyebut mereka berniat bikin kerusuhan saat demo tolak UU Ciptaker.

Achmad Baidowi mengklaim Baleg DPR RI tak memiliki kewajiban membagikan draf UU Cipta Kerja ke publik, kendati sudah disahkan.

Draf final UU Cipta Kerja masih direvisi hingga saat ini, meski sudah disahkan dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu.

Peretas berhasil mengubah nomenklatur "Dewan Perwakilan Rakyat" menjadi "Dewan Penghianat Rakyat".

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan sejumlah perubahan baru dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, termasuk subjek pajak.