Indeks Transparansi

WP KPK menjawab atas eksepsi dari pimpinan KPK bahwa SK Rotasi Pejabat Struktural tidak dikeluarkan dengan prosedur yang benar.

Pemprov DKI dinobatkan sebagai salah satu provinsi paling informatif KIP. Indikatornya banyak, tapi bicara ke wartawan tak termasuk.

Sampai saat ini belum ada informasi soal kelima belas pejabat KPK yang akan dirotasi.

Wadah Pegawai KPK mempertanyakan wacana rotasi sejumlah eselon II dan III oleh pimpinan KPK. 

Proses rotasi harus dilakukan dengan kriteria dan aturan main yang jelas sehingga ada transparansi.

Dalam telegram rahasia tersebut, Tito Karnavian beranggapan bahwa petugas atau aparat tidak perlu mendokumentasikan proses penghitungan suara.

OJK meminta keterbukaan informasi tentang produk jasa keuangan ditingkatkan agar hak-hak konsumen terlindungi dan persaingan di antara penyedia layanan menjadi lebih sehat.

"Pemerintah sudah melakukan persiapan audit SDGs. Prosesnya sedang berjalan," kata Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.

Sandiaga Uno bicara soal "open kimono." Apa itu?

Kebijakan tak mengunggah video rapat ke youtube bertentangan dengan janji Anies-Sandi meningkatkan partisipasi publik dalam membangun Jakarta.

Selain menghadapi tantangan turunnya harga minyak, perusahaan minyak nasional juga menghadapi masalah serius bernama korupsi.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengklaim kewenangan anggaran yang dimiliki oleh lembaganya bukan pemicu praktik korupsi.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan berharap sistem e-Budgeting segera diterapkan di pusat dan seluruh daerah hingga level desa agar mencegah korupsi dan mendorong peningkatan pengawasan publik.

Survei Edelman Trust Barometer menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap LSM menduduki peringkat terendah, di bawah pemerintah, swasta dan media massa.

Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 menyampaikan dukungannya terkait keterbukaan informasi keuangan antarnegara untuk kepentingan perpajakan. Transparansi keuangan yang didukung secara internasional itu nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.

Maraknya kasus vaksin palsu yang beredar belakangan ini membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) gerah. KPAI tak hanya mendesak pemerintah agar memaparkan masalah secara transparan, tetapi juga memberikan langkah solutif sebagai bentuk pertanggungjawaban.

FITRA menilai, salah satu penyebab mandeknya kaderisasi kepemimpinan dalam parpol adalah mahalnya biaya politik.