tirto.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, salah satu penyebab mandeknya kaderisasi kepemimpinan dalam partai politik (parpol) adalah mahalnya biaya politik. Hal ini disebabkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai.
“Partai politik sendiri tidak pernah transparan dan akuntabel dalam pengelolaan laporan keuangan.
Baik itu laporan keuangan dari bantuan APBN/APBD, iuran internal atau sumbangan pihak ketiga (swasta/pengusaha),” kata peneliti politik anggaran FITRA Gurnadi Ridwan dalam siaran pers yang diterima Tirto.id, Selasa (10/5/2016).
Menurut Gurnadi, kondisi ini seperti sarang yang terus dibiarkan busuk sehingga tidak mampu untuk menetaskan politik yang menyejahterakan rakyat melalui kaderisasi kepemimpinan yang baik dengan salah satunya tanpa uang.
Padahal, lanjut Gurnadi, transparansi dan akuntabilitas adalah kewajiban parpol. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011, Pasal 34 A yang mewajibkan parpol menyampaikan hasil audit penerimaan dan pengeluaran partai politik yang bersumber dari APBN.
Karena itu, lanjut Gurnadi, hari ini, Selasa (10/5/2016) FITRA mendobrak transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol dengan meminta laporan keuangan parpol kepada 10 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol peserta Pemilu 2014, 10 DPD Parpol di DKI Jakarta, dan Kesbangpol Kemendagri dan Pemprov DKI Jakarta.
“Tujuannya, agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana partai tersebut mempertanggungjawabkan keuangan yang berasal dari pajak rakyat,” ujarnya.
Editor: Abdul Aziz
