Peserta pemilu baik parpol, calon anggota legislatif, capres dan cawapres harus dapat menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.
Ketua KPK Komjen Polisi Firli Bahuri meminta agar kementerain/lembaga dan pemda mempublikasikan bantuan terkait COVID-19 melalui situs resmi masing-masing instansi.
Informasi publik soal hak guna usaha (HGU) sawit diperlukan untuk memantau industri agar sesuai dengan Undang-undang Dasar yang mengamanatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.