Indeks Tom Lembong

Setidaknya ada lima hal dalam putusan yang dianggap janggal oleh Tom Lembong dan kuasa hukumnya.

Profil hakim ketua dalam kasus Tom Lembong, Dennie Arsan Fatrika, beserta laporan harta kekayaan terbaru.

Meski begitu, Tom Lembong memuji majelis hakim yang tidak menyatakan adanya niat jahat dilakukannya terkait korupsi impor gula.

Anies Baswedan akan tetap mendukung apapun langkah yang akan diambil setelahnya oleh Tom Lembong dan juga tim hukumnya.

Hakim tak sependapat dengan hitungan JPU pada Kejagung yang menyatakan kerugian negara akibat korupsi impor gula mencapai Rp515 miliar.

Hakim mengatakan, kedua barang elektronik tersebut tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bukan merupakan hasil tindak pidana.

Kata Hakim, izin impor gula diberikan oleh Tom Lembong tanpa adanya rekomendasi dari pihak Kementerian Perindustrian.

Pendukung Tom Lembong marah dan berteriak di hadapan polisi karena mereka tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang.

Hakim menilai Tom Lembong mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan ekonomi Pancasila selama menjabat Menteri Perdagangan.

Tom Lembong memerlukan waktu untuk berdiskusi dengan kuasa hukumnya.

Hakim juga memvonis Tom Lembong dengan hukuman berupa denda senilai Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

Eks Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang; Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun; dan mantan Komisaris Ancol, Geisz Chalifah ikut hadir sidang vonis Tom Lembong.

Insiden kericuhan terjadi di depan ruang sidang HM Hatta Ali, PN Jakarta Pusat, sesaat sebelum dimulainya sidang putusan Tom Lembong.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perpajakan menyebut, salah satu kejanggalan adalah Tom Lembong tidak mendapat imbalan dari tindakan korupsi.

Pembacaan vonis terhadap kasus dugaan importasi gula yang menyeret Tom Lembong direncanakan digelar pada Jumat (18/7/2025).

Hotman Paris mengeklaim memiliki surat dari mantan Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, yang membolehkan impor gula.

Tom Lembong mengatakan diajarkan kata baru oleh sesama tahanan yang beragama Muslim di rumah tahanan, yaitu tawakal.

Tom Lembong mengatakan, replik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejagung seperti filosofi hukum bumi datar.

Jaksa bersikukuh pelaksanaan stabilisasi harga gula harus dilakukan oleh mitra BUMN yang melaksanakan penugasan dari perusahaan BUMN.

JPU mengatakan pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan LHP BPKP yang dijadikan dasar penghitungan kerugian negara, kepada Tom Lembong.