Indeks Terorisme

Potensi masalah terdapat sejak pasal pertama. Masalah motif dalam definisi menjadi soal lantaran bisa menyasar pihak mana pun yang kritis terhadap pemerintah.

"Kalau kemudian masyarakat bilang ada yang kurang, boleh mengajukan judicial review ke MK untuk ditambahkan atau menambahkan lagi [usul] ke DPR," ujar Hidayat.

Perpres nanti harus bisa membatasi sejauh mana TNI terlibat dalam mengatasi terorisme.

"Yang diperlukan Koopssusgab deradikalisasi itu. Karena ibu kandung terorisme ini kan paham radikalisme makanya harus bergabung," ujar Ansyaad.

Aman Abdurrahman mengaku pernah mendapat pertanyaan soal peluang ditawari bebas seandainya mau berkompromi.

Selain memperjelas banyak permasalahan terkait penegakan hukum terhadap kasus terorisme, UU tersebut juga memperkuat layanan hak korban.

Aksi-aksi "free hug" hingga membagi-bagikan ta'jil dilakukan komunitas-komunitas bernikab guna mengimbangi stigma nikab yang diidentikkan dengan terorisme.

Kedekatan tradisi pesantren dengan budaya lokal dinilai menghasilkan narasi yang bisa menangkal pengaruh radikalisme.

Yasonna menyebut kompensasi bagi korban sebelumnya tak diatur dalam UU 15/2013.

"Tentu pembuatan Perpres ini melibatkan beberapa stakeholder, yang pasti Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Panglima TNI, Polri, BNPT," ujar Yasonna.

Aman menyebut tindakan teror bom terhadap 3 gereja dan 1 Mapolrestabes Surabaya di luar akal sehat.

Prasetyo sudah memperkirakan bahwa Aman Abdurrahman akan menyampaikan pleidoi seperti itu.

"Saya insyaallah akan keluar dari penjara berupa mayat sebagai syahid atau keluar dalam keadaan hidup sebagai pemenang dalam prinsip ini," ujar Aman.

"Setuju," ujar seluruh peserta rapat paripurna.

Suara ledakan yang terdengar bersamaan dengan sidang Aman Abdurrahman berasal dari drum di lokasi proyek di depan PN Jakarta Selatan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak kepolisian, apa penyebab suara ledakan tersebut.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan pengaktifan Koopssusgab untuk penindakan terorisme memerlukan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah.

Tuan rumah acara diskusi merasa penyelenggara tidak konsisten dengan kesepakatan soal tema diskusi.

"Rapat kami hari ini adalah menuntaskan sinkronisasi karena pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme."

Peningkatan tipe A empat polda bukan semata-mata menjadi bentuk perlawanan Polri terhadap aksi terorisme yang terjadi dalam satu bulan terakhir, melainkan peningkatan layanan masyarakat.