Pemerintah Indonesia Diharapkan Perkuat Koopssusgab Deradikalisasi

Pemerintah diharapkan harus saling berkoordinasi dalam melakukan deradikalisasi. Menurut mantan kepala BNPT Ansyaad Mbai yang menjadi dasar dari aksi terorisme selama ini adalah persebaran ideologi radikal yang tidak terbendung.

Oleh karenanya, Ansyaad meminta kepada pemerintah untuk membuat Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Deradikalisasi.

"Yang diperlukan Koopssusgab deradikalisasi itu. Karena ibu kandung terorisme ini kan paham radikalisme makanya harus bergabung," ujar Ansyaad di Cikini,Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

Mbai mengatakan bahwa kegiatan deradikalisasi harus melibatkan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial harus bergabung dalam Koopssusgab tersebut karena memiliki peran untuk deradikalisasi.

"Ini harus digabungkan sinergikan secara nyata di lapangan, jadi saya melihat urgensi Koopssusgab itu di bidang pencegahan dan deradikalisasi" ucap Mbai.

Menurut Kepala BNPT Periode 2011-2014 tersebut selama ini deradikalisasi oleh BNPT belum maksimal. Oleh karna itu BNPT harus memimpin penanganan tindak pidana terorisme termasuk dalam aspek pencegahan bisa segera menggandeng instansi terkait untuk Koopssusgab tersebut.

"Mestinya BNPT itulah yang koordinasikan dan memotori Koopsusgab itu untuk melakukan deradikalisasi," ucapnya.

Hal serupa juga disetujui oleh Direktur Imparsial, Al Araf terkait deradikalisasi tersebut. Menurutnya selain dimensi politik dan ekonomi, ideologi terorisme memiliki pengaruh yang kuat dalam membuat orang untuk melakukan tindak terorisme.

"Dimensi ekonomi dan politik pasti berpengaruh tapi ideologi kejahatan terorisme menjadi center of gravity dalam sebuah aksi teror. Pasca penetapan UU kebijakan penanggulangan terorisme harus koordinasi dengan lintas sektor" ucap Al Araf.

Baca juga artikel terkait DERADIKALISASI atau tulisan lainnya dari Naufal Mamduh