Indeks Teroris

Dokter Sunardi disebut berafiliasi dengan JI dan jadi penanggung jawab Hilal Ahmar Society.

Enam terduga teroris ditangkap di Nusa Tenggara Barat dan lima terduga teroris ditangkap di Lampung.

Menurut Kapolri Listyo Sigit, Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan Mabes Polri untuk mengembangkan struktur organisasi Densus 88.

PPATK mengungkap modus penghimpunan dana terorisme di Indonesia 2021 terdiri atas donasi pribadi, yayasan dan badan usaha.

M ditangkap pada 24 November 2021, pukul 09.55 WITA, di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.

Polisi terus menelusuri perihal pendanaan yang dikumpulkan kelompok Jamaah Islamiyah.

Menurut polisi, dana yang didapatkan LAZ-ABA untuk pendidikan dan sosial, tapi ada sebagian uang yang digunakan untuk operasional Jamaah Islamiyah.

Lima terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di Jawa Timur merupakan anggota Jamaah Islamiyah.

Kemenag memastikan LAZ ABA adalah ilegal karena tidak memiliki izin operasional.

Penangkapan S, SU, dan DRS ini mengungkap aset yayasan seperti tanah dan bangunan di beberapa wilayah di Lampung.

Sistem keamanan bandara berubah total karena serangan teroris 9/11. Berbagai metode skrining baru diperkenalkan.

Retno menyampaikan bahwa Indonesia berharap agar Taliban menghormati hak asasi manusia, khususnya hak perempuan & anak perempuan di Afghanistan.

Pemerintah Indonesia berjanji memulangkan anak-anak ISIS. Tapi sampai sekarang realisasinya belum ada.

Cina cepat mengubah kebijakan di Afghanistan. Mereka ingin bisnis segera berjalan, sembari mendesak Taliban pasang mata terhadap kelompok ekstrem.

Densus 88 Antiteror Polri menangkap 48 terduga teroris di 11 wilayah Indonesia yang terafiliasi dengan JAD dan JI.

Plin-plan penetapan status keamanan Papua dianggap strategi pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawab pelanggaran HAM.

Polisi sebut 10 terduga teroris JAD yang ditangkap di Merauke pada 28 Mei, berencana menyerang kantor polisi dan rumah ibadah.

Konflik bersenjata di Papua semakin masif setelah pemerintah melabeli OPM sebagai teroris. Pendekatan keamanan seperti ini dianggap keliru.

Mahasiswa Papua telah lama menanggung beban rasisme. Kini ada satu lagi kemungkinan baru: dilabeli teroris.

Untuk menangani kelompok bersenjata di Papua cukup dengan penegakan hukum, tidak perlu diberi label teroris.