Indeks Subsidi Bbm

Rencana menghapus subsidi BBM mencuat saat pimpinan negara G20 menyepakati soal target energi bersih dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS akan membuat beban pembelian minyak menjadi meningkat.

Pemerintah mengupayakan pemberian subsidi dapat dilakukan terhadap biaya konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) ke KBLBB.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membayarkan subsidi kepada PT Pertamina dan PT PLN dengan frekuensi tiga bulan sekali mulai 2023.

Mensos Tri Rismaharini mengatakan Kementerian Sosial memperbarui data penerima bantuan sosial setiap bulan.

Presiden Jokowi meminta kepala daerah membantu dampak kenaikan BBM agar inflasi tak naik sampai 1,8 persen.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa pandangan elit yang menentang pengurangan subsidi BBM tersebut sebetulnya tidak konsisten dengan konstituen mereka.

Seperti halnya dengan massa pemilih partai, mayoritas pendukung capres juga tidak tahu bahwa harga BBM disubsidi pemerintah.

Pertamina berusaha agar proses produksi dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa berjalan baik, aman dan tepat sampai ke masyarakat.

Pengalihan subsidi BBM dilakukan pemerintah agar subsidi perlindungan sosial masyarakat lebih tepat sasaran, menurut BIN.

Presiden Jokowi menyampaikan dalam nota keuangan RUU APBN 2023 sudah dicadangkan Rp336 triliun untuk subsidi BBM.

Mohammad Faisal mengatakan, angka inflasi sampai akhir 2022 akan bergantung pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Cara mengatasi gagal daftar Subsidi Tepat BBM secara online di subsiditepat.mypertamina.id.

Sigit Kumala memastikan, wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tak mempengaruhi penjualan industri motor dalam negeri.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi energi sebesar Rp502 triliun, setidaknya pemerintah bisa membangun rumah sakit (RS) sebanyak 3.333.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi subsidi energi yang mencapai Rp502 triliun tahun ini akan menciptakan kesenjangan semakin melebar.

Pemerintah masih mensubsidi BBM jenis Pertamax tahun ini. Padahal BBM dengan RON 92 itu bukan menjadi bahan bakar penugasan atau tidak subsidi.

Sri Mulyani kembali menyinggung penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Dia kecewa, anggaran subsidi Solar masih banyak dinikmati orang kaya.

KemenESDM mendukung program tepat sasaran dan mulai menggulirkan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk dimanfaatkan dalam pembelian BBM.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara butuh anggaran hampir Rp200 triliun jika Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan Solar tidak dinaikkan.