Indeks Subsidi Bbm

Pemerintah mempercepat pengembangan kendaraan listrik sebagai strategi menekan angka subsidi bahan bakar minyak.

Subsidi BBM dan listrik masih dibutuhkan masyarakat di tengah kondisi pandemi saat ini.

Fahmy menekankan bila pembengkaan subsidi karena tak tepat sasaran, solusinya bukan menghapus subsidi, melainkan cari cara agar tepat sasaran.

Sri Mulyani Indrawati, memastikan pemerintah tetap akan memberikan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di 2023.

Jokowi menanyakan ke peserta Harganas 2022 tentang kemungkinan harga BBM naik. Warga kompak menjawab tidak setuju.

Fahmy pesimistis penerapan aplikasi MyPertamina akan mendukung kebijakan pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi.

Pertamina menerima pembayaran dari pemerintah atas kompensasi penyaluran BBM dan LPG subsidi yang telah dilakukan pada 2021 sebesar Rp64,5 Triliun.

Anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp520 triliun untuk tahun anggaran 2022. Subsidi tersebut untuk listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG 3 Kg.

Pengaturan tersebut, menurut KSP, untuk memastikan mekanisme penyaluran BBM subsidi seperti pertalite dan solar tepat sasaran.

PT Pertamina (Persero) memastikan uji coba pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina hanya untuk pemilik kendaraan roda empat atau lebih.

Salah satu cara untuk menekan subsidi dan kompensasi BBM yang menggelembung yaitu penetapan harga Pertamax dan Pertamax ke atas diserahkan kepada Pertamina.

Fahmy Radhi menilai komparasi Jokowi berlebihan. Sebab besaran subsidi yang diberikan masih kalah besar dengan total biaya proyek IKN.

Jokowi menyebut subsidi BBM mencapai Rp502 triliun, lebih besar dari biaya membangun IKN sebesar Rp466 triliun.

Terbanyak untuk komoditas angkutan batu bara di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Jokowi menyebut pemerintah tidak bisa seterusnya memberikan subsidi karena APBN sangat terbatas.

Energy Watch menyebutkan usulan kriteria kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi BBM baik itu Pertalite dan solar.

Demi menekan beban keuangan pemerintah, Menteri ESDM mengimbau masyarakat menggunakan BBM dan gas LPG sesuai dengan kemampuannya.

Pemerintah harusnya membuat regulasi mendorong atau memaksa kelas menengah ke atas, khususnya pengguna mobil mewah untuk menggunakan BBM non subsidi.

Pemerintah didorong menambah subsidi energi menjadi Rp200 triliun untuk mengatasi disparitas harga energi dari non-subsidi ke subsidi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan pemberian subsidi energi di lapangan saat ini tidak tepat sasaran.