tirto.id - Mayoritas pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang tahu bahan bakar minyak (BBM) disubsidi, menilai tidak adil bagi orang mampu dan tidak mampu yang sama-sama mendapatkan subsidi tersebut.
Pandangan pemilih kedua partai ini sama seperti penilaian pemilih partai lain yang umumnya menilai subsidi BBM tidak adil.
Hal ini terungkap dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Subsidi BBM di Mata Pemilih Partai” yang disampaikan dalam program ‘Bedah Politik Bersama Saiful Mujani’ di kanal YouTube SMRC TV pada Sabtu, 10 September 2022.
Dilansir dari rilis yang diterima Tirto pada Sabtu (10/9/2022) hasil survei yang disampaikan oleh pendiri SMRC, Saiful Mujani, menunjukkan bahwa dari yang tahu mengenai subsidi BBM, 90 persen pemilih PKS menilai hal itu tidak adil. Sedangkan yang menyatakan adil hanya 10 persen.
Demikian pula dengan pemilih Partai Demokrat, 70 persen menyatakan subsidi BBM yang dinikmati orang mampu dan tidak mampu itu tidak adil. Sedangkan hanya 30 persen yang menilai hal tersebut adil.
Pandangan pemilih kedua partai oposisi ini sama dengan pandangan umumnya pemilih dari partai-partai lain yang menilai subsidi BBM tersebut tidak adil. Di mana ada 100 persen pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatakan subsidi BBM tidak adil, 84 persen pemilih Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyebut hal yang sama, diikuti oleh pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 67 persen, pemilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 66 persen, pemilih Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing 56 persen, serta pemilih Partai Golongan Karya (Golkar) 53 persen.
“Umumnya semua pemilih partai menyatakan tidak adil orang mampu dan tidak mampu sama-sama mendapatkan subsidi BBM,” kata Saiful.
Menurut dia, pandangan yang menganggap subsidi BBM tidak adil dari para pemilih PKS dan Demokrat ini menarik. Karena kedua partai menyatakan secara terbuka menolak kebijakan pengurangan subsidi BBM.
“Ini menunjukkan bahwa pandangan elit yang menentang pengurangan subsidi BBM tersebut sebetulnya tidak konsisten dengan konstituen mereka,” jelas Saiful.
Dia menyatakan bahwa ada kecenderungan partai oposisi akan selalu menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apapun substansinya. Sikap politik semacam itu tidak apa-apa, itu adalah bagian dari mekanisme kontrol dari partai-partai oposisi.
Sementara itu, Saiful menyebut walaupun mayoritas pemilih partai yang tahu subsidi BBM menyatakan hal itu tidak adil, tapi jumlah warga yang tahu masih relatif sedikit. Hal ini menunjukkan pemerintah Indonesia sejauh ini kurang berhasil melakukan sosialisasi bahwa BBM itu disubsidi.
“Kalau orang tahu ada subsidi, sebagian besar menyatakan hal itu tidak baik atau tidak adil,” pungkasnya.
Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022 lalu. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu), yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate sebesar 1053 atau 86 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Restu Diantina Putri
