Indeks Skpd

DPRD DKI menyetujui langkah Pemprov DKI Jakarta mengubah nama sejumlah dinas. 

SKPD dengan penyerapan anggaran rendah yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Bina Marga.

Setidaknya akan ada 16 jabatan yang bakal dibuka untuk pelelangan.

Ada beberapa Pelaksana Tugas yang langsung diputuskan menjadi kepala SKPD definitif, ada pula yang dicari lewat sistem lelang jabatan.

Pemprov DKI dikritik terkait pergantian pejabat Plt ke definitif di beberapa SKPD

Keputusan Sandiaga tak memasukkan OK OCE ke SKPD adalah untuk menambah daya dorong program tersebut.

Sandiaga mengatakan, pergantian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan berbasis meritokrasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa, pansel perombakan SKPD akan diketuai oleh Sekda Saefullah.

Anies merotasi 31 pejabat eselon III dan IV yang selama ini bekerja pada bagian administrasi.

Menurut Anies Baswedan, penyerapan anggaran di kuartal 1 2018 lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni berubah menjadi 8,23 persen pada 31 Maret. 

Sandiaga mengungkapkan jajaran SKPD terbiasa baru melakukan penyerapan anggaran secara besar-besaran di akhir tahun.

Serapan anggaran SKPD DKI Jakarta masih rendah, Gubernur Anies Baswedan tak banyak komentar saat ditanya soal itu.

Anies melantik 8 penjabat Pemprov DKI Jakarta untuk menempati posisi baru, pada hari ini. Salah satunya Rustam Effendi.

Sandiaga yakin bahwa di 2018 ini, penarikan pajak dan penyerapan anggaran memberikan dampak positif terhadap terbukanya lapangan kerja dan peningkatan ekonomi warga.

Penampilan para kepala dinas dalam lakon itu berhasil membuat ratusan penonton berderai.

Sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Jawa Timur membantah terkena OTT KPK terkait keterlibatannya dengan dugaan kasus suap di DPRD Jatim tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya akan membawa sejumlah orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Surabaya ke kantor KPK di Jakarta pada hari ini.

Gubernur Kepulauan Riau HM Sani menghimbau agar pegawai negeri sipil yang terindikasi mendukung lawan politiknya pada pemilihan kepala daerah Kepri 2015 kemarin tidak cemas.