Indeks Sidang Phpu

Tensi di ruang sidang meningkat saat Bambang Widjojanto mengajukan permohonan tertulis agar majelis hakim MK memanggil Gibran.

Raja Juli menyayangkan polemik ijazah Jokowi dan keluarganya terus diembuskan hingga saat ini.

Putusan MK harus menjelaskan mata rantai akibat hukumnya: mulai dari masalah pencalonan Gibran sebagai cawapres hingga status pelantikannya.

MK membutuhkan dokumen autentik guna menelusuri munculnya pengecualian bukti kelulusan bagi kandidat lulusan luar negeri.

Hakim MK menyebut gugatan Gerindra tidak disertai dengan kesiapan data yang memadai. 

Menurut hakim MK, para pemohon tidak cermat dan teliti dalam mengonstruksikan permohonannya. 

Kuasa hukum dari PAN mengungkapkan dalam persidangan pencabutan permohonan ini atas arahan dari Zulkifli Hasan.

Dalam sengketa Pileg, hakim MK minta keterangan kepada Bawaslu RI. Salah satu pemohon tiba-tiba hendak ikut memberikan penjelasan, namun dilarang hakim.

Terdapat 13 PPD (Panitia Pengawas Desa) di Kabupaten Puncak yang melambatkan kinerja saat merekapitulasi perolehan suara. Mereka akhirnya dipecat.

Pemilu di Kabupaten Intan Jaya, Papua, diundur dari tanggal 14 menjadi 23 Februari 2024. Alasannya, anggota Bawaslu setempat disekap kelompok Bersenjata.

Menurut Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, KPU RI memang mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan rekapitulasi melebihi tanggal 5 Maret 2024.

Dalam lanjutan sidang sengketa Pileg 2024, Hakim MK menemukan tanda tangan pemilih di Bangkalan yang mirip semua. Bawaslu setempat tak bisa menjelaskan. 

Pemungutan suara menggunakan noken pada praktiknya bisa mengubah suara bergeser ke partai lain saat rekapitulasi berjenjang. 

Hakim MK Arief Hidayat yang turut mengadili sejumlah perkara sengketa Pileg 2024 beberapa kali menemukan perbedaan tanda tangan dari para pemohon.

Hakim MK, Arief Hidayat, menilai KPU RI tak serius dalam mengikuti sidang PHPU Pileg 2024 buntut ketidakhadiran komisioner KPU dalam sidang tersebut.  

Antrean sidang yang cukup panjang membuat hakim MK sesekali melontarkan guyonan, salah satunya saat mengadili perkara caleg dari Partai Nasdem. 

Kepada kuasa hukum PKN, hakim MK meminta agar mereka meminta lagi tanda tangan Anas Urbaningrum di dokumen permohonan dan dokumen surat kuasa.

Pemohon diberikan waktu untuk merevisi isi permohonan dalam waktu 3 x 24 jam usai permohonan diserahkan ke MK.

Partai Gerindra menyebut ada penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di Dapil Jawa Barat 9 yang meliputi 53 kecamatan di Majalengka dan Subang.

Dalam lanjutan sidang sengketa PHPU Pileg 2024, kuasa hukum PPP mengklaim suara kliennya dipindahkan ke Partai Garuda di sejumlah dapil di Jabar dan Aceh.