Indeks Sidang Phpu

MK menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 mulai hari ini, Senin (29/4/2024).

MK menilai jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasikan sebagal bentuk nepotisme.

MK menilai endorsement atau dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran berpotensi menyalahi etika sebagai kepala negara cum kepala pemerintahan.

MK menilai alat bukti dari pihak pemohon tidak bisa ditafsirkan sebagai cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024.

Sidang putusan MK terkait sengketa Pilpres atau perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dibacakan hari ini. Simak jadwalnya.

Putusan sengketa Pilpres 2024 jadi pertaruhan integritas MK karena dituding sebagai biang keladi kecurangan pemilu kali ini.

Dua kelompok demonstran di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, telah membubarkan diri pada Jumat (19/4/2024) sore.

Para demonstran melakonkan pesan agar para hakim MK menjaga integritasnya dalam menjaga konstitusi.

Din Syamsuddin dan Rizieq ajukan amicus curiae ke MK bersama Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, serta Munarman.

Dalam kesimpulan yang disampaikan Tim Hukum Ganjar-Mahfud, ada lima kategori pelanggaran terkait proses Pilpres 2024.

Para pihak diberikan waktu hingga pukul 16.00 WIB untuk membacakan kesimpulan masing-masing.

Herdiansyah meminta agar Jokowi dihadirkan sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara dalam sidang PHPU di MK.

Saldi juga bertanya kepada 4 menteri Kabinet Indonesia Maju terkait sumber anggaran dana dari kunjungan kerja yang sering dilakukan Presiden Jokowi.

Hotman Paris, menilai, ahli yang dihadirkan oleh pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak ada gunanya.

Faisal Basri menyoroti politisasi bansos dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Sidang PHPU Pilpres 2024 dengan pemohon Anies-Imin akan digelar mulai 08.00 WIB.

Airlangga Hartarto siap bila MK mengundang jadi saksi sengketa hasil Pilpres 2024.

Kuasa hukum memuji Ketua KPU Hasyim Asy'ari berhasil menyelenggarakan Pemilu 2024, meski dipanggil berkali-kali oleh DKPP.

Jokowi dituding menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

KPU juga enggan menanggapi dalil keterlibatan aparatur negara mengarahkan pilihan ke pasangan Prabowo-Gibran.