Indeks Sidang Korupsi E-ktp

Ismail menyarankan kepada KPK untuk melakukan penahanan kepada Setya Novanto.

Terdakwa kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim pengadilan Tipikor masing-masing 7 dan 5 tahun penjara.

KPK belum memutuskan untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto karena melihat urgensi penahanan belum memenuhi ketentuan KUHP dan UU Tipikor.

Golkar membantah mandat yang diberikan pada Nurdin dan Idrus sebagai pelaksana tugas partai selama Setnov berurusan dengan KPK adalah manuver politik demi elektabilitas partai.

Dalam aturan di UU MD3 memang tidak mengharuskan Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya.

Secara objektif, keputusan tersebut diambil berdasar hasil rekomendasi Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar pada 2017 dan Rapimnas Golkar 2016.

Penetapan Setnov dinilai bisa menjadi peringatan bagi DPR bahwa KPK tak takut hak angket.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Suwarjono mempertanyakan alasan Fahri mengkritik para wartawan KPK.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Meski Ketua Umum Setya Novanto menjadi tersangka, Partai Golkar mengaku masih satu suara dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Partai Golkar akan membentuk tim advokasi guna memberikan bantuan hukum kepada Setya Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Taufiqulhadi menilai sejak awal pembentukan pansus bukan untuk melindungi kolega di DPR yang terindikasi menerima kucuran dana korupsi e-KTP.

Partai Golkar bergerak cepat usai penetapan tersangka untuk Setya Novanto. Mereka pada hari ini menggelar Rapat Pleno di DPP untuk membahas langkah politik pascapenetapan tersangka untuk sang ketua umum, Setya Novanto.

Setyo Novanto membantah kecipratan duit dari proyek e-KTP. Menurut Novanto, tuduhan itu bentuk penzaliman terhadap dirinya.

Virgo mengatakan pihaknya terus mendorong KPK membongkar skandal korupsi yang lebih besar lagi.

KPK mencekal dua saudara Andi Narogong. Mereka masih dibutuhkan keterangannya untuk proses penyidikan korupsi e-KTP.

KPK akan memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2007-2014 Diah Anggraeni dan tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP.

KPK didesak untuk mengumumkan nama-nama pengembali uang suap korupsi e-KTP dan segera menetapkan tersangka baru dalam proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut.

Ketua DPR RI Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP.

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman menyesal tidak berani menolak intervensi dalam pengadaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri pada 2011-2012.