Indeks Sidang Korupsi E-ktp

Pergantian kepemimpinan Setya Novanto dari ketua umum Golkar, dinilai sebagai bagian dari konsolidasi organisasi.

Menurut Doli, pihaknya mempertimbangkan tiga hal untuk menetapkan nama-nama tersebut.

Akom membantah terlibat dalam semua proses e-KTP karena pada saat itu dirinya bertugas di Komisi XI.

Meski membenarkan dirinya pernah bertemu Andi Narogong, Chairuman tidak merinci pembicaraannya dengan tersangka korupsi e-KTP tersebut saat itu.

Chairuman diduga ikut menerima aliran dana sebesar 584 ribu dolar AS dan Rp26 miliar sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Pemanggilan Gamawan Fauzi diklaim telah sesuai dengan agenda yang jelas dan terstruktur dari pansus hak angket KPK sejak awal.

Para anggota Pansus Hak Angket menegaskan bahwa pemanggilan Gamawan bukanlah upaya untuk menyerang Agus Rahardjo secara pribadi.

"Kalau nanti diperlukan penahanan (Setnov) atau tidak tergantung penyidik. Biasanya kalau sudah dekat pasti ditahan," kata Basaria

KPK memeriksa mantan Staf Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Yosef Sumartono sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto.

KPK mendalami sumber dana yang diduga digunakan oleh Vidi Gunawan, adik dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk diberikan kepada pihak terkait proyek pengadaan e-KTP.

"Saksi Irvanto Hendra Pambudi dicegah ke luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan dalam kasus KTP-e untuk tersangka Setya Novanto (SN)," kata Juru Bicara KPK.

"Beliau (Habibie) itu mengatakan bahwa kita harus memberi dukungan kepada pemimpin yang telah dipilih secara demokratis," ungkap Akbar Tanjung.

Akbar Tanjung mengatakan, Dewan Kehormatan Partai Golkar sepakat menyarankan Setya Novanto mengajukan praperadilan atas kasus dugaan korupsi e-KTP.

KPK telah melimpahkan kasus Andi Narogong dari proses penyidikan ke penuntutan.

Dewan Pakar akan memberikan pandangan atas hasil dari rapat pleno sebelumnya, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penyelenggaraan Munaslub.

Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung meminta agar pimpinan partai Golkar segera mengambil langkah-langkah untuk mengganti Setya Novanto dari posisi sebagai Ketua Umum.

Sekretaris fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada wacana dari Partai Golkar untuk menggantikan posisi Setya Novanto.

Miryam menerima uang sebesar 1,2 juta dolar AS, Markus Nari menerima sebesar 400 ribu dolar AS atau Rp4 miliar dan Akom menerima sebesar 100 ribu dolar AS.

Setya Novanto disebut memegang kunci anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Miryam telah ditetapkan menjadi terdakwa pemberi keterangan yang tidak benar.