tirto.id - Pascapenetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, Partai Golkar menggelar rapat pleno fraksi di ruang Komisi IX, Kompleks Parlemen, Jakarta hari ini, Selasa (18/7/2017).
Usai rapat tersebut, Golkar mengaku tidak mengubah pendirian politiknya untuk terus bersanding dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Dalam pertemuan dengan para awak media, Partai Golkar yang diwakili oleh Idrus Marham, Mahyudin, Nurdin Halid, Robert Joppy Kardinal, dan Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pihak Partai Golkar tidak akan berubah arah dalam dukungannya kepada pemerintah.
Partai Golkar mengaku masih satu suara dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dan senantiasa akan mendukung keputusan-keputusan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, contohnya terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Menurut Idrus, dalam rapat pleno hari ini, pihaknya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran fraksi Partai Golkar bahwa dengan ditetapkannya status tersangka terhadap Setya Novanto, tidak akan mempengaruhi politik Partai Golkar yang telah diambil dari musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang lalu dan keputusan untuk mendukung dan mencalonkan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali menjabat pada pemilu presiden 2019 mendatang.
“Ini semua kita sampaikan ke fraksi Golkar di DPR sehingga kelanjutannya konsisten berkerja sama dengan fraksi-fraksi lain untuk memberikan dukungan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Termasuk perpu-perpu yang dikeluarkan dan Perppu soal ormas,” katanya menjelaskan.
Di kesempatan yang sama, Nurdin Halid selaku ketua harian Partai Golkar juga menandaskan bahwa Partai Golkar akan tetap fokus pada agenda-agenda yang ada di depan mata sambil tetap membantu proses advokasi pada Setya Novanto.
Semua anggota fraksi Partai Golkar, fraksi-fraksi partai lain, dan seluruh masyarakat Indonesia pun diimbau untuk tidak perlu khawatir terhadap fokus dari Partai Golkar. Nurdin menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menaruh perhatian pada agenda-agenda penting yang ada di depan mata.
“Saya sekali lagi (mengatakan) pimpinan fraksi Pak Robert (Kardinal) dan saya beri jaminan seluruh rakyat bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan dan DPR RI tidak akan terganggu,” ujarnya.
Idrus Marham menambahkan selepas acara bahwa Partai Golkar tidak mengubah pendirian dalam penanganan RUU Pemilu yang masih belum ada titik temu. Idrus mengaku Partai Golkar tidak khawatir akan dilakukan vote per item untuk 5 isu krusial (presidential threshold, parliamentary threshold, sistem pemilu, penataan daerah pemilihan, dan metode konversi suara) ataupun berbarengan.
Ia mengaku bahwa Senin (17/7/2017) kemarin sudah dilakukan rapat oleh fraksi Partai Golkar dan ada keputusan bagi seluruh fraksi Partai Golkar agar siaga dan siap sedia mengikuti proses politik yang berjalan untuk RUU Pemilu.
“Standing Golkar kan sudah jelas. Ambang batas presiden 20-25% (sama dengan pemerintah), ambang batas parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, district magnitude 3-10, kemudian sistem konversi suara itu saint lague murni. Itu sudah jelas semua. Dan ini sudah keputusan. Kalau merupakan keputusan maka fraksi Partai Golkar sebagai perpanjangan tangan partai itu hanya ada satu kata: mengamankan dan memperjuangkan kebijakan itu,” tutup Idrus.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yuliana Ratnasari
