Indeks Sidang

TAUD menilai peradilan militer tersebut tidak dapat menghadirkan keadilan dan kebenaran bagi Andrie Yunus.

Michael menuturkan bahwa pihak perusahaan telah berupaya meringankan beban keluarga korban meski adanya keterbatasan dalam memberikan bantuan.

Hakim menyatakan jaksa gagal membuktikan pengetahuan Junaedi terkait upaya suap untuk pengurusan vonis lepas tersebut.

Delpedro mengatakan enggan meletakan beban organisasi yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya ke mereka yang berstatus staf.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendorong agar majelis hakim memutus dan menolak segala tuntutan terhadap Delpedro dkk.

Khariq juga mengkritisi mengenai arogansi rezim kepresidenan Prabowo Subianto yang menurutnya tidak peduli kepada rakyat.

Dosen Ilmu Politik UPN Jakarta, Sri Lestari, menegaskan hak untuk menyampaikan pendapat itu melekat kepada setiap warga negara.

Sindiran itu disampaikan JPU ke Direktur Utama PT HP, Juliana, yang dihadirkan sebagai saksi pada persidangan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Budi memastikan bahwa KPK menghormati setiap hasil putusan sidang dan menyatakan KPK telah memberikan keterangan yang dibutuhkan Majelis KIP.

Doxing tersebut terjadi pada saat dirinya akan menggelar aksi pengibaran bendera One Piece di akhir Agustus 2025.

Marcella juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan.

Ariyanto membantah keterlibatan Marcella dan Junaidi dalam perkara yang tengah diusut.

Sidang tersebut seharusnya dihadiri Narendra untuk memberi penjelasan soal sistem hukum di Indonesia.

Negosiasi disebut tidak dapat dianggap melanggar jika dilakukan untuk tujuan efisiensi dan memperoleh harga terbaik bagi perusahaan.

Ahli pun mengungkap tahapan dalam prosedur pengadaan lelang tata kelola minyak serta hal-hal yang dilarang selain soal negosiasi saat bermain golf.

Temuan itu diperoleh dari hasil pemeriksaan forensik terhadap ponsel milik Marcella.

Meski dikeluarkan dari tahanan, majelis hakim memberikan syarat agar kedua terdakwa tetap mendapat pengawasan selama kurun waktu satu tahun.

Nadiem menjelaskan, di era Mendikbud Muhadjir Effendy, pola serupa juga dilakukan yaitu dengan mengunci sistem Windows dalam peraturan menteri 2019.

Ia meminta Jurist Tan memberikan pernyataan tertulis setiap kali menyampaikan arahan yang mengatasnamakan Mendikbudristekdikti Nadiem Makarim.

Jumeri, sebagai pejabat eselon Kemendikbudristek, menyebut tidak pernah diajak untuk membahas kebijakan oleh Nadiem.