Indeks Setara Institute

Larangan Siaran Langsung E-KTP Langgar Kebebasan Pers
Hard news
Kamis, 9 Mar 2017

Larangan Siaran Langsung E-KTP Langgar Kebebasan Pers

Setara Institute menilai larangan siaran langsung secara utuh sidang perdana kasus korupsi E-KTP melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum.
Setara Institute Setuju Lokasi Sidang Ahok Dipindah
Hard news
Kamis, 8 Des 2016

Setara Institute Setuju Lokasi Sidang Ahok Dipindah

Rencana pemindahan lokasi sidang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah langkah yang tepat.
Aktivis Sipil Serukan Petisi Perdamaian Jakarta & Indonesia
Hard news
Selasa, 1 Nov 2016

Aktivis Sipil Serukan Petisi Perdamaian Jakarta & Indonesia

Sejumlah aktivis masyarakat sipil menyerukan petisi perdamaian untuk Jakarta dan Indonesia demi mendorong pelaksanaan pilkada yang demokratis, bermartabat, damai dan berkualitas.
Setara: Eksekusi Mati Tak Beri Efek Jera
Hukum
Kamis, 14 Juli 2016

Setara: Eksekusi Mati Tak Beri Efek Jera

Ketua Setara Institute menegaskan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan pada sejumlah terpidana narkoba merupakan hukuman dengan logika pembalasan sehingga tak akan mengatasi permasalahan.
Setara Institute Desak Presiden Tuntaskan Kasus HAM 1965
Hukum
Selasa, 10 Mei 2016

Setara Institute Desak Presiden Tuntaskan Kasus HAM 1965

Setara Institute  mendesak Presiden Jokowi segera menyusun rancangan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk peristiwa 1965.
Wantimpres: Selesaikan Utang Sejarah Negeri Ini!
Selasa, 29 Mar 2016

Wantimpres: Selesaikan Utang Sejarah Negeri Ini!

Dewan Pertimbangan Presiden menggelar pertemuan tertutup dengan SETARA Institute, di Kantor Wantimpres di Jakarta. Pertemuan itu direncanakan akan membahas mengenai isu-isu terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Usut Kasus HAM Berat, Setara Usulkan Komisi Kepresidenan
Selasa, 29 Mar 2016

Usut Kasus HAM Berat, Setara Usulkan Komisi Kepresidenan

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengusulkan agar pemerintah membentuk Komisi Kepresidenan untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang saat ini di nilai jalan di tempat.