Setara: Jakarta Kota Paling Intoleran

tirto.id - Jakarta menjadi kota paling intoleran di Indonesia tahun 2017 berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) dari Setara Institute yang dipaparkan Kamis (16/11/2017) di Cikini, Jakarta Pusat.

Ada enam indikator yang menjadi parameter dalam penyusunan laporan ini, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMD) Kota, Peraturan Daerah, pernyataan pemerintah, tindakan pemerintah terkait peristiwa intoleransi, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, dan demografi penduduk berdasarkan agama.

"DKI Jakarta itu sangat buruk dari sisi regulasi sosial," ungkap Peneliti Setara Institute, Halili.

Regulasi sosial bisa dilihat dari pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di suatu kota.

Namun, Halili memberi catatan, peristiwa-peristiwa itu terjadi di akhir masa jabatan pemerintah yang lalu sehingga tidak mungkin RPJMD diubah. "Yang patut kita tunggu adalah bagaimana pemerintah yang baru merespons situasi ini," kata Halili.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membuat regulasi pemerintah yang baik, juga memberikan tindakan konkret dalam menanggapi peristiwa intoleran.

Sementara itu, perubahan signifikan terjadi di Bekasi. Pada IKT tahun 2015 Bekasi menempati kedua terendah. Kini, Bekasi menempati posisi 53 dari 94 kota yang diteliti.

Ini terjadi karena pernyataan dan tindakan nyata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dalam merespons tindakan intoleran. Halili mencontohkan bagaimana Rahmat Effendi ngotot mempertahankan IMB Gereja Santa Clara meski didesak berbagai kelompok intoleran.

"Dalam pernyataan kepada media, ia berkata 'Seandainya pun saya ditembak, saya tidak akan cabut!' Itu pernyataan yang luar biasa," ucap Halili.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan pembuatan laporan ini lebih menekankan pada peran pemerintah sehingga masyarakat jangan menyalahpahami laporan ini.

"Jadi, jangan disalahpahami kalau Jakarta menduduki posisi terbawah, berarti warga Jakarta bisa digeneralisir sebagai orang intoleran," katanya

Laporan ini diharapkan mampu mendorong kota-kota di Indonesia untuk menjalankan nilai-nilai intoleransi di Indonesia. Henry Thomas Simarmata dari Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila menyatakan laporan ini akan menjadi masukan dan menjadi tolok ukur bagi penyelenggara negara di tingkat daerah.