Indeks Sertifikat Tanah

Nusron mengimbau masyarakat yang masih memegang sertifikat tanah terbitan lama untuk segera melakukan pemutakhiran data.

Aturan mengenai biaya balik pajak rumah warisan maupun hibah, tarif yang berlaku, hingga cara supaya bisa mendapat keringanan.

Pramono menekankan, Pemprov Jakarta tidak memiliki wewenang sepenuhnya dalam upaya penindakan sertifikat tanah ilegal, tetapi juga Kementerian ATR/BPN.

Nusron menegaskan tetap membatalkan semua SHGB maupun SHM yang berada di luar garis pantai, termasuk milik perusahaan yang berafiliasi dengan Aguan.

Nusron mengatakan 58 sertifikat yang dinyatakan sah secara hukum lantaran masih berada di dalam garis pantai atau di daratan.

Nusron sebut 13 sertifikat masih belum jelas ketetapan hukumnya dan dipastikan masih milik Badan Usaha.

Bareskrim Polri membantah menggelapkan sertifikat tanah pelapor kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah.

Nusron Wahid, meyakini sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjamin keamanannya.

Bareskrim Polri masih menyelidiki dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) yang dijadikan dasar pemasangan pagar laut di Bekasi.

Kementerian ATR/BPN sudah menegaskan kalau informasi dalam video yang tersebar tidak benar.

Nusron mengaku siap mengadu data dengan PN Cikarang karena rumah yang dirubuhkan PN Cikarang sesuai prosedur data dan peta.

Sengketa tanah di Kawasan Tambun, Jawa Barat, sejatinya sudah terjadi sejak 1976. Bagaimana akar masalahnya?

Jokowi menegaskan sertifikasi tanah baik SHM maupun HGB telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Sertifikat HGB dan SHM laut apakah boleh diterbitkan? Simak penjelasannya termasuk aturannya di artikel ini.

Walhi Jatim menilai, kehadiran HGB di atas Laut Sidoarjo sejak tahun 2002 itu memperburuk kondisi pesisir dan Laut Sidoarjo dan Laut Surabaya.

Informasi cara cek status HGB dan SHM tanah melalui link resmi Bhumi ATR/BTN. Apa itu HGB dan SHM tanah? Simak penjelasannya.

Nusron mengaku, ATR/BPN belum memenuhi target pendatan sertifikasi hak komunal masih di bawah target dengan angka 3 juta hektar.

RD dan PS yang telah melakukan penipuan dengan memalsukan sertifikat tanah dan bangunan milik keluarganya dengan 37 korban.

AHY menambahkan, sekitar  1.112.879 Sertifikat Tanah Elektronik telah diterbitkan di 465 Kantor Pertanahan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia.

Aset Kemenkumham yang berhasil disertifikasi tersebut mencakup 236 bidang tanah di Nusakambangan.