Indeks Sertifikat Tanah

AHY menambahkan, sekitar  1.112.879 Sertifikat Tanah Elektronik telah diterbitkan di 465 Kantor Pertanahan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia.

Aset Kemenkumham yang berhasil disertifikasi tersebut mencakup 236 bidang tanah di Nusakambangan.

Maruli membahas soal aset pertanahan TNI AD yang belum bersertifikat dengan Menteri AHY.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pihaknya berencana memberikan insentif atau keringanan pajak kepada setiap pemilik sertifikat tanah.

Bhima sebut sebagian warga gadai sertifikat tanah untuk pemenuhan kebutuhan harian atau menutup utang jatuh tempo.

"Sampai akhir 2023, 110 juta sertifikat sudah selesai," kata Jokowi.

Menurut Anies, harus ada kejelasan pada lubang-lubang di peta nasional yang tidak jelas kepemilikannya agar para mafia tanah tak bisa beraksi. 

Sertifikat tanah elektronik penting untuk mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, memudahkan pengelolaan data hingga meningkatkan upaya kerahasiaan.

Penyerahan sertifikat ini disebut sebagai upaya pemerintah mencegah kasus pertanahan yang ada di Jakarta.

Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah & hasil penyelesaian konflik pertanahan.

Di Pegadaian, gadai sertifikat tanah disebut juga dengan Rahn Tasjily Tanah, yaitu pembiayaan dengan prinsip gadai syariah dengan jaminan sertifikat tanah.

Presiden Jokowi meminta seluruh jajarannya memberantas mafia tanah, agar tidak membuat susah pengurusan sertifikat tanah.

Presiden Jokowi berpesan bagi penerima sertifikat tanah, saat pinjam ke bank, jangan untuk beli barang konsumtif, tetapi untuk modal usaha.

Salah satu modusnya adalah menjual tanah kosong yang tidak dijaga lalu dijual dan dibuat sertifikat baru tapi palsu.

Program PTSL tidak dikenakan biaya. Akan tetapi, pejabat BPN itu diduga menerima sejumlah uang. Penerbitan sertifikat juga tak sesuai prosedur.

Menteri Hadi selalu mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan pungli dan bakal terus mengevaluasi demi perbaikan di internal kementerian.

Pengubahan alamat pada e-KTP, SIM, STNK, sertifikat tanah, izin usaha dan lain-lain yang terdampak perubahan nama jalan di Jakarta gratis.

Tiga target pekerjaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/PBN Hadi Tjahjanto. Mulai dari sertifikasi tanah milik rakyat, hingga soal IKN.

BPKP disebut akan melakukan audit implementasi atas dugaan sertifikat tanah PTSL yang disalurkan ke penerima fiktif.