tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan 126 juta sertifikat akan rampung pada 2024. Ia pun mengaku bahwa masih kekurangan sedikit lagi untuk memenuhi target tersebut.
"Saya bisik-bisik ke menteri ATR, 2024 capai angka berapa? Kurang lebih, yang janji bukan saya, pak menteri ATR/BPN. Kurang lebih 120 juta sertifikat. Kurang 6 juta aja. Itu yang namanya kerja," Kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Jokowi menuturkan, dirinya melihat langsung kerja kantor BPN saat ini hingga malam hari. Ia mengaku kantor BPN saat ini memberikan pelayanan untuk masyarakat.
Mantan Wali Kota Solo itu mengapresiasi kinerja BPN yang telah melakukan sertifikasi lahan secara masif. Ia menambahkan warga Indonesia seharusnya memegang 126 juta sertifikat. Akan tetapi, pada tahun 2015, hanya ada 46 juta sertifikat.
"Artinya yang masih ada bidang tanah tanpa sertifikat masih 80 juta bidang, sehingga kalau ada banyak konflik tanah dan agraria ya kita harap maklum. Karena 80 juta sertifikat belum diberikan kepada masyarakat," Kata Jokowi.
Jokowi pun mengenang BPN hanya bisa mengeluarkan 500 ribu sertifikat per tahun kala itu. Dengan kata lain, rakyat baru bisa mendapat sertifikat semua 160 tahun lagi.
"Artinya rakyat harus menunggu 160 tahun lagi agar semuanya bisa dapat sertifikat. 160 tahun lagi, siapa yang mau menunggu selama itu? Tunjuk jari saya beri sepeda," Kata Jokowi.
"160 tahun, tapi dengan lompatan kecepatan yang kita miliki saat ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertifikat yang kita berikan ke masyarakat total," Kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, Indonesia kembali mengeluarkan sertifikat tanah elektronik beserta penyerahan sertifikat sebesar 2.550.800 orang di seluruh Indonesia.
"Kecepatan ini yang mau didorong dan saya pastikan pak, ibu sudah dapat sertifikatnya," Kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Reja Hidayat
