Indeks Sengketa Pilkada

Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief nekat menggugat hasil Pilkada Banten 2017 meskipun selisih perolehan suara mereka dengan rivalnya, Wahidin Halim-Andika Hazrumy, sebanyak 1,89 persen atau melebihi ambang batas syarat gugatan.

Syarat ambang batas untuk permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2017 masih sama seperti ambang batas yang digunakan pada penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2015.

Selama sepekan pembukaan pendaftaran kasus sengketa Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat 33 pengajuan gugatan.   

Hasil Pilkada Kota Yogyakarta terancam digugat ke MK karena tim pemenangan salah satu calon mengklaim memiliki sejumlah bukti kecurangan. 

Ketua Tim pemenangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif, Ahmad Basarah mengklaim memiliki bukti kuat mengenai dugaan pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur dan massif di Pilkada Banten 2017.

Beberapa pekan setelah hari pengumuman resmi perhitungan suara pilkada di KPU, bakal menjadi hari-hari yang keras bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti gelaran pilkada serentak sebelumnya, pelbagai gugatan hasil pemilu mengalir, dan ini bakal terjadi lagi pada pilkada 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui telah memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva terkait kasus pemberian suap kepada Akil Mochtar.

Personel gabungan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) akan disiagakan untuk mengawal pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Mahkamah Konstitusi (MK) menampik adanya intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait proses penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).