Indeks Sengketa Pilkada

Polri siapkan enam strategi untuk tangani pilkada serentak tahun depan.

Kapolri Tito Karnavian menilai kasus penyerangan Gedung Kemendagri, yang diduga dipicu oleh masalah sengketa Pilkada Tolikara, menandakan perlu ada evaluasi terhadap sistem pemilihan di Papua.

Untuk mencegah konflik terjadi lagi, Bawaslu akan menerapkan pemantauan berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada.

Partai pengusung diharapkan mempersiapkan calon yang bisa bersikap legowo jika kalah dalam pilkada.

Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang terduga pelaku perusakan dan kerusuhan di Kantor Kemendagri sebagai tersangka.

KPU menilai ada beberapa kunci untuk menekan konflik pada Pilkada serentak tahun depan.

Petugas Polda Metro Jaya telah mengamankan 15 pelaku perusakan di Kemendagri karena dianggap melanggar Pasal 170 KUHP terkait tindak pidana kekerasan.

Sebanyak 15 terduga pelaku aksi kekerasan dan perusakan di Kemendagri ditahan oleh Polda Metro Jaya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KIP Provinsi Aceh dan KIP Gayo Lues melaksanakan pemungutan suara ulang.

Hakim Arief mengugurkan gugatan bernomor 45/PHP.GUB/XV-2017 itu lantaran tak memenuhi persyaratan di ambang batas yang terdapat di pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 mengenai Pilkada Serentak.

MK menolak gugatan pasangan Rano Karno - Embay Mulya Syarief di sengketa hasil Pilkada Banten dengan alasan pasangan ini tidak memenuhi syarat sebagai penggugat.

Pihak kepolisian maupun Mahkamah Konstitusi mengklaim komplotan pencurian dokumen perkara pilkada hanya menyasar berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua. Dokumen sengketa pilkada daerah lain yang sempat dicuri dikembalikan.

Polisi menetapkan mantan Kasubag Humas MK sebagai tersangka pencurian dokumen sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua.

Dua sekuriti MK ditangkap polisi. Mereka diduga terlibat dalam pencurian berkas sengketa Pilkada. Motif pencurian belum diketahui.

Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief nekat menggugat hasil Pilkada Banten 2017 meskipun selisih perolehan suara mereka dengan rivalnya, Wahidin Halim-Andika Hazrumy, sebanyak 1,89 persen atau melebihi ambang batas syarat gugatan.

Syarat ambang batas untuk permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2017 masih sama seperti ambang batas yang digunakan pada penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2015.

Selama sepekan pembukaan pendaftaran kasus sengketa Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat 33 pengajuan gugatan.   

Hasil Pilkada Kota Yogyakarta terancam digugat ke MK karena tim pemenangan salah satu calon mengklaim memiliki sejumlah bukti kecurangan. 

Ketua Tim pemenangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif, Ahmad Basarah mengklaim memiliki bukti kuat mengenai dugaan pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur dan massif di Pilkada Banten 2017.

Beberapa pekan setelah hari pengumuman resmi perhitungan suara pilkada di KPU, bakal menjadi hari-hari yang keras bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti gelaran pilkada serentak sebelumnya, pelbagai gugatan hasil pemilu mengalir, dan ini bakal terjadi lagi pada pilkada 2017.