Indeks Sengketa Pilkada

Hingga pukul 24.00 WIB, Rabu (11/7/2018), terdapat 60 permohonan sengketa hasil Pilkada 2018 yang diterima MK.

"Pagi ini total sudah masuk 42 permohonan PHP Kada 2018, baik yang mendaftar melalui laman khusus (daring) dan ada yang menyerahkan secara langsung ke MK," kata Rubiyo.

Hingga Selasa sore (10/7/2018) telah ada 29 gugatan hasil Pilkada 2018 yang diajukan ke MK.

Hingga Selasa siang (10/7/2018), MK telah menerima permohonan 28 perkara sengketa hasil Pilkada 2018.

Keempat daerah yang hasil pilkadanya berpotensi digugat dan diterima MK adalah Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Setelah mendaftarkan permohonan lewat sistem online, pemohon dapat langsung datang ke MK.

Refly Harun menilai KPU Kota Makassar harus mematuhi putusan Pawaslu setempat dan membatalkan Surat Keputusan tentang Pilkada calon tunggal.

Kapolda Papua mengajak ormas dan tokoh-tokoh untuk memberi pemahaman pada masyarakat agar pilkada bisa berlangsung aman.

Kapolri Tito Karnavian menilai kasus penyerangan Gedung Kemendagri, yang diduga dipicu oleh masalah sengketa Pilkada Tolikara, menandakan perlu ada evaluasi terhadap sistem pemilihan di Papua.

Polri siapkan enam strategi untuk tangani pilkada serentak tahun depan.

Untuk mencegah konflik terjadi lagi, Bawaslu akan menerapkan pemantauan berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada.

Partai pengusung diharapkan mempersiapkan calon yang bisa bersikap legowo jika kalah dalam pilkada.

Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang terduga pelaku perusakan dan kerusuhan di Kantor Kemendagri sebagai tersangka.

KPU menilai ada beberapa kunci untuk menekan konflik pada Pilkada serentak tahun depan.

Petugas Polda Metro Jaya telah mengamankan 15 pelaku perusakan di Kemendagri karena dianggap melanggar Pasal 170 KUHP terkait tindak pidana kekerasan.

Sebanyak 15 terduga pelaku aksi kekerasan dan perusakan di Kemendagri ditahan oleh Polda Metro Jaya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KIP Provinsi Aceh dan KIP Gayo Lues melaksanakan pemungutan suara ulang.

Hakim Arief mengugurkan gugatan bernomor 45/PHP.GUB/XV-2017 itu lantaran tak memenuhi persyaratan di ambang batas yang terdapat di pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 mengenai Pilkada Serentak.

MK menolak gugatan pasangan Rano Karno - Embay Mulya Syarief di sengketa hasil Pilkada Banten dengan alasan pasangan ini tidak memenuhi syarat sebagai penggugat.

Pihak kepolisian maupun Mahkamah Konstitusi mengklaim komplotan pencurian dokumen perkara pilkada hanya menyasar berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua. Dokumen sengketa pilkada daerah lain yang sempat dicuri dikembalikan.