tirto.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa polisi sudah menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi konflik di Pilkada mendatang. Hal ini diterangkan Tito selepas Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Tito mengatakan bahwa ada enam strategi yang disiapkan untuk mencegah konflik tersebut. Pertama, Polri akan bersikap netral selama Pilkada 2018 berlangsung. Menurut Tito, perintah ini sudah tegas dan tidak bisa ditimbang-timbang lagi.
Yang kedua, Polri juga akan membangun kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu. Polri juga menganjurkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tetap netral dan sejak dini membangun komunikasi hingga ke desa-desa.
"Mereka (KPU dan Bawaslu) harus mampu membangun jaringan yang jujur, pelaksanaannya adil, sebagai wasit yang baik," kata Tito kepada sejumlah wartawan.
Baca juga:Penyerangan Kantor Kemendagri Imbas Konflik Hasil Pilkada
Cara yang ketiga adalah mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama partai politik, bahwa pasangan calon yang mereka usung harus mengikuti tata aturan yang berlaku.
Keempat, polisi akan mengajukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Ini menjadi penting karena merekalah yang menyediakan anggaran untuk KPU dan Bawaslu. Pemda juga diminta bekerja sama untuk pengamanan Pilkada setempat.
Soal kerja sama, Polisi juga akan menggandeng TNI. Tito meyakinkan bahwa hubungan dua instansi negara ini solid dan siap menjaga keamanan meskipun belakangan keduanya banyak berpolemik soal impor senjata api.
Yang terakhir, Tito menyampaikan bahwa Polri akan senantiasa bekerja sama dengan media massa. Tujuannya, agar media-media ini membuat berita yang mampu membuat suasana tetap sejuk. Ia tidak menampik bahwa saat Pilkada nanti, suhu politik pasti akan memanas, dan sangat mungkin terus menajam melalui pemberitaan.
Baca juga:KPU Siapkan Cara Tekan Risiko Sengketa Pilkada 2018
Selain enam strategi itu, Tito juga menyatakan bahwa Polri akan mengevaluasi Kapolda di wilayah masing-masing untuk memastikan mereka siap menjaga suasana tetap kondusif.
Ada 171 wilayah di Indonesia akan melakukan pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati tahun depan. "Kami perkirakan yang rawan itu di Jawa Barat, kemudian di Kalimantan Barat dan kemudian di Papua," katanya.
Tito secara spesifik menunjuk apa penyebab konflik tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa pemetaan ini masih sangat sumir dan bisa berubah sesuai kontestasi politik yang terjadi. Dia akan melihat perkembangan lebih lanjut untuk dua sampai tiga bulan mendatang.
Tapi untuk di Papua, Tito, yang merupakan mantan kapolda di sana selama 2 tahun, sempat menyinggung bahwa memang ada persaingan yang tidak sehat. Kebanyakan pemenang tidak berusaha merangkul yang kalah, dan yang kalah juga tidak terima.
Baca juga:Penyerangan Kantor Kemendagri: Serangan Terhadap Demokrasi
Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ari Dono, juga sempat mengatakan langkah strategis lain yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik terjadi sepanjang Pilkada berlangsung. Polisi, katanya, akan melakukan pengecekan latar belakang calon kepala daerah. Ia telah memerintahkan kepada semua Kapolda untuk melihat apakah calon yang maju masih menyimpan perkara pidana atau tidak.
Bila memang ada, maka kasus tersebut harus segera diusut. Ia tidak ingin kejadian yang sama terulang, seperti yang terjadi saat Basuki Tjahaja Purnama sedang mencalonkan diri di Pilkada DKI, tapi kemudian terkena kasus.
"Kalau sedang ada kasus pidana, segerakan [diselesaikan]," katanya kepada Tirto, Kamis, (12/10/2017).
Ari merasa hal ini perlu dilakukan karena tidak ingin masyarakat menganggap polisi berpihak karena mengistimewakan orang-orang yang sedang ikut Pilkada dari jerat pidana. Ia tidak ingin ada kesan negatif kepada Polri.
Penulis: Rio Apinino
Editor: Maulida Sri Handayani
