Indeks Sengketa Pers

Majelis hakim membebankan biaya perkara kepada Mentan Amran baik di tingkat I di PN Jaksel dan Tingkat II di PT DKI Jakarta.

Lemahnya implementasi membuat jurnalis tetap berada dalam posisi rentan, terutama saat menjalankan tugas di lapangan.

Setiap sengketa pemberitaan wajib lebih dulu diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers.

Guntur menilai, langkah Kementan yang menggugat Tempo adalah preseden buruk bagi kebebasan pers dan kedaulatan rakyat.

Pihak Tempo mengapresiasi putusan sela PN Jakarta Selatan soal gugatan Amran Sulaiman, sementara Kementan akan mengajukan gugatan ke pengadilan lain.

Majelis hakim juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Bila gugatan Amran diproses pengadilan, itu dapat jadi preseden buruk yang memperkuat tren ancaman bagi kebebasan pers.

Kuasa Hukum Andi Amran, Chandra Muliawan, menyebut, kliennya mengalami kerugian baik secara materiel maupun imateriel akibat pemberitaan Tempo tersebut.

LBH Pers selaku kuasa kuasa hukum Majalah Tempo menganggap Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa pers.

Pihak kepolisian melarang aksi massa di sekitar Mahkamah Konstitusi saat sidang putusan PHPU Pilpres 2019 pada Kamis, 27 Juni 2019.

Publik sering kesulitan membedakan mana jurnalisme mana propaganda, mana berita akurat mana berita bohong. Inilah pandangan Dewan Pers tentang membanjirnya berita hoax, situs abal-abal, dan rencana mengatasinya.