Indeks Sekjen Pdip Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto memenuhi pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya didampingi Badan Bantuan Hukum dan Advokasi rakyat PDIP.

Menurut Hasto, Undang-Undang Kementerian Negara didesain untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasi seluruh kekuatan politik. 

Hasto berupaya mengingatkan masyarakat dan juga kader PDIP terhadap langkah politik Jokowi usai tak lagi menjadi presiden.

Polda Jawa Timur membantah tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa ada arahan untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Selain soal Kapolda Jatim, Hasto juga menyinggung intimidasi yang dialami para kepala desa di Makassar demi memenangkan Prabowo-Gibran.  

TKN menyebut fitnah terkait tudingan Hasto Kristiyanto bahwa Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendukung Prabowo-Gibran karena mendapatkan intimidasi.

Hasto minta Bawaslu bekerja maksimal menjaga pemilu berlangsung jujur, adil, dan hak warga terjamin dalam memilih pemimpin.

Sepakat dengan yang disampaikan Jusuf Kalla, menurut Hasto seorang pemimpin harus bisa mengontrol emosi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding ada elemen TNI yang mendukung Prabowo sebagai capres 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini masyarakat bisa membedakan antara Jokowi sebagai presiden dan sebagai ayah dari cawapres Gibran Rakabuming.

Hasto tak setuju dengan Jokowi yang menyebut kondisi politik saat ini merupakan sebuah drama Korea (drakor).

Hasto Kristiyanto menganggap penurunan atribut PDIP & baliho Ganjar-Mahfud oleh Satpol PP Provinsi Bali telah mencederai rasa keadilan.

Muzani ingin penjelasan detail dari Hasto, siapa yang menekan para ketua umum partai politik yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung persoalan nepotisme itu menjadi tantangan terbesar agar demokrasi Indonesia saat ini.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons keinginan Ketum Gerindra dan bacapres Prabowo Subianto untuk bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan penentuan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD berdasarkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan keluarga.