Indeks Revisi Uu Ppp

Mahfud MD mengklaim tidak ada permasalahan prosedural dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja atau Ciptaker.

Hasil perbaikan salah ketik dalam UU yang telah disetujui harus mendapat persetujuan dari DPR dan pemerintah.

Pemerintah dan DPR harus proaktif melibatkan partisipasi publik dalam revisi UU Cipta Kerja.

DPR akan segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan MK. Tindakan politik itu dilakukan menyusul disahkannya revisi UU PPP.

Adanya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menunjukkan sikap pemerintah dan DPR yang ogah melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.

Revisi UU PPP dinilai hanya akal-akalan pemerintah dan DPR untuk memuluskan Omnibus Law Cipta Kerja.

Peneliti PSHK menilai revisi UU PPP sangat kentara hanya ingin memuluskan UU Cipta Kerja usai diuji materi di MK.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS sebut pemerintah telah siapkan dua omnibus lagi bila UU PPP resmi disahkan.

Airlangga sebut pemerintah sudah menyusun 362 DIM dalam revisi UU PPP dan berharap untuk segera dibahas Baleg DPR RI.

Mestinya DPR menaati putusan MK dengan memperbaiki UU Cipta Kerja dan menyesuaikan dengan hal formil pembentukan UU.

Revisi UU PPP seharusnya ditujukan untuk melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, bukan proses tergesa-gesa demi perbaikan UU Cipta Kerja.

Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.

Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya partipasi publik dalam proses pembahasan revisi UU PPP sebagai upaya mendukung perbaikan UU Cipta Kerja.

Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.

Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.