Indeks Revisi Uu Pilkada

Istana juga menyatakan menghormati sikap DPR menunda pengesahan revisi UU Pilkada.

Aksi massa dibubarkan oleh polisi sekitar pukul 13.35. Dua jam setelahnya, suasana tampak lengang meski masih ada segelintir mahasiswa yang istirahat. 

Mahfud MD mengatakan putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat undang-undang.

Api dari sampah yang dibakar massa masih menyala saat mereka terus berteriak agar aparat keamanan tak menghalangi mereka untuk masuk ke Gedung DPR RI.

Mobil watercanon milik polisi telah disiapkan di halaman Gedung DPRD Jawa Barat.

Massa tampak telah masuk ke dalam area belakang Gedung DPR RI sembari membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Jokowi Manusia Rakus” hingga “Mahkamah Adick”.

Massa aksi unjuk rasa mulai melemparkan batu dan botol ke arah dalam Gedung DPRD Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Polisi menembaki massa dengan gas air mata, diikuti dengan menyemprotkan air dengan water cannon. Massa pun berlarian.

Hentakan kaki dari ribuan mahasiswa UI dan mahasiswa kampus lain menambah semangat pedemo yang sudah sejak pagi berada di depan Gedung DPR.

Menurut Supratman Andi Agtas, pemerintah menunggu apakah pengesahan revisi RUU Pilkada yang menjadi inisiatif dewan dilanjutkan atau tidak.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan 6 kesalahan kepemimpinan Jokowi, salah satunya merusak integritas pemilu.

Bintang Emon, Arie Kriting, Reza Rahadian, hingga eks Mendag, Tom Lembong memastikan tak mewakili pihak mana pun saat ikut unjuk rasa di Gedung DPR.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, enggan bertemu dengan massa penolak revisi UU Pilkada karena tidak mau mencari populer.

Massa aksi membuat replika guillotine dengan tempelan foto Jokowi sebagai ekspresi penolakan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta.

Massa aksi di depan Gedung MK akan ke berpindah ke depan Gedung DPR RI untuk bergabung bersama peserta demo lainnya.

Menkumham, Supratman Andi Atgas, berkomunikasi dengan DPR tentang sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada dilanjut atau tidak setelah ditunda.

Said Didu menyerukan sudah saatnya menghentikan dinasti politik yang merenggut hak demokrasi di Indonesia saat ini.

Sultan HB X sebut aspirasi yang dibawa oleh para demonstran terkait kawal putusan MK sebagai tindakan baik dan perlu didengar.

Ketua DPR, Puan Maharani, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Hongaria dan Serbia untuk memenuhi undangan parlemen dari kedua negara.

Manuver DPR akali Putusan MK Nomor 60/2024 dengan kebut revisi UU Pilkada berpotensi timbulkan ketidakpastian hukum.