Indeks Revisi Kuhp

Selama ini secara empiris terbukti bahwa kritik sangat sering dianggap penghinaan. Sudah sangat jamak pengkritik justru dikriminalisasi.

Salah satunya alasan pemerintah belum buka draf RKUHP terbaru karena masih banyaknya masalah redaksional yang harus direvisi.

Tama S Langkun sebut RKUHP khususnya pasal penghinaan kepada lembaga negara menimbulkan kesan membela kepentingan penguasa.

Suparji mengatakan perlu ada batu uji yang jelas terhadap RUU, termasuk RKUHP. Batu uji tersebut mulai dari Pancasila hingga kearifan lokal.

Kemenkumham berdalih draf RKUHP belum dapat dibuka ke publik karena sifatnya masih dinamis dan bisa berubah-ubah.

Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.

Wamenkumham klaim draf RUU KUHP yang disosialisasikan ke 11 daerah sejak 2021 berbeda dengan draf pada 2019.

Koalisi masyarakat sipil menilai sosialisasi draf RKUHP oleh pemerintah searah dan tidak menyerap aspirasi warga.

Dalih peretasan yang dilakukan ABS karena ia tidak sepakat dengan adanya UU KPK dan RKUHP.

Arus lalu lintas di Jalan Tol Dalam Kota dan Arteri arah Slipi juga macet total akibat kericuhan.

Sekitar 200-an siswa yang ikut demo di gedung DPR RI ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

Tuntutan demo mahasiswa hari ini adalah penolakan mereka terhadap pasal-pasal kontroversi di RUU KUHP.

RKUHP, RUU PAS, dan UU KPK hasil revisi tampak memiliki substansi berbeda, tapi ia mempunyai benang merah yang sama: memanjakan koruptor.

DPR akan menemui Jokowi untuk membahas penundaan pengesahan revisi KUHP.

DPR RI akan memutuskan apakah RKUHP disahkan atau ditunda setelah konsultasi dengan Presiden Jokowi.

Tim independen RKUHP penting untuk memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi dan menyingkirkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Yasonna khawatir ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu jika pasal perzinaan tak dihapus.

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa sejalan dengan RUU Permasyarakatan agar dapat mengatur sejumlah kebijakan terkait kelebihan kapasitas Lapas.

Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai mencederai demokrasi dan patut ditolak.