Indeks Revisi Kuhp

Bunyi pasal 52 KUHP yang mengatur tentang definisi dan aturan tentang dasar pemberatan pidana karena jabatan.

Isi Pasal 76 KUHP mengatur tentang definisi perkara pidana yang telah diputus hakim yang berkekuatan hukum atau yang biasa disebut ne bis in idem.

Isi pasal 294 KUHP berisi tentang unsur-unsur dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Pasal 267 dan 268 KUHP berisi tentang unsur-unsur dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter.

Pasal 382-383 KUHP mengatur tentang unsur-unsur serta sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penipuan asuransi.

Adies Kadir mengatakan setelah ketuk palu di tingkat I, maka RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.

Albert sebut RKUHP tidak bisa akomodir semua usulan publik. RKUHP tidak akan pernah sempurna dan selalu penuh perdebatan.

Memasukkan pengaturan tindak pidana HAM berat dalam RKUHP dinilai kemunduran penegakan HAM di Indonesia.

Arsul sebut usulan tambahan pasal pidana rekayasa kasus berasal dari Fraksi PPP karena adanya aduan dari warga.

Tim sosialisasi RKUHP Albert Aries membantah bahwa pasangan di luar nikah yang check in bisa dipenjara dalam pasal 415 RKUHP.

Pemerintah akan tetap melanjutkan proses sosialisasi RKUHP ke publik sebagai bentuk upaya menuju pengesahan.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai yang dibutuhkan masyarakat sipil adalah ruang partisipasi dan konsultasi membahas RKUHP, bukan hanya sosialisasi.

RKUHP masih banyak persoalan, tetapi Menkumham Yasonna ingin segera disahkan sebagai karya anak bangsa menggantikan hukum kolonial Belanda.

Arif mencontohkan potensi kriminalisasi wartawan pakai pasal pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara dan perangkat negara.

Pasal-pasal penghinaan baik terhadap presiden dinilai akan mengancam kebebasan berekspresi kendatipun terdapat pengetatan di sana sini.

KUHP saat ini dinilai masih minim memberikan perlindungan kepada korban, kata Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif.

Selama ini secara empiris terbukti bahwa kritik sangat sering dianggap penghinaan. Sudah sangat jamak pengkritik justru dikriminalisasi.

Salah satunya alasan pemerintah belum buka draf RKUHP terbaru karena masih banyaknya masalah redaksional yang harus direvisi.

Tama S Langkun sebut RKUHP khususnya pasal penghinaan kepada lembaga negara menimbulkan kesan membela kepentingan penguasa.

Suparji mengatakan perlu ada batu uji yang jelas terhadap RUU, termasuk RKUHP. Batu uji tersebut mulai dari Pancasila hingga kearifan lokal.