Indeks Revisi Kuhp

Anggota Panja RKUHP Taufiqulhadi mengatakan Pasal 480 dimunculkan agar mencegah penipuan perkawinan yang bisa berujung pada terjadinya kekerasan seksual.

Polisi dan jaksa bakal dilibatkan dalam hukum adat agar tidak tumpang tindih dengan hukum lainnya.

Revisi KUHP rencananya rampung pada periode sekarang. Meski demikian bukan berarti aturan itu sudah bersih dari masalah. Perkara-perkara moral, misalnya, masih diancam hukuman penjara.

ICR dan MaPPI yang tergabung dalam koalisi reformasi KUHP memandang, masih ada permasalahan dalam pengaturan UU Tipikor dan RKUHP.

Rumusan dalam rancangan kitab hukum pidana menyasar kelompok rentan, termasuk LGBT.

Ketiadaan terjemahan resmi membuat adanya penafsiran berbeda terhadap KUHP antara para pakar hukum.

Pemerintah berharap pembahasan RUU KUHP dipercepat. Sebab, pemerintah khawatir pembahasan RUU KUHP kembali ke titik nol jika DPR periode saat ini tidak menuntaskannya.

Peneliti ICW Tama S. Langkun mengatakan jika Rancangan Revisi KUHP disahkan maka dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. 

DPR berencana mengesahkan revisi KUHP dalam waktu dekat meski banyak pihak mengkritik isi pembahasannya.

Dalam KUHP yang lama, penghinaan presiden diatur dalam Pasal 134--pasal yang kemudian dicabut MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.

Dibahas tanpa melibatkan
sejumlah pejabat pemerintah
yang terkait

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan tujuh alasan mengapa publik harus menolak RUU KUHP disahkan.

DPR akan segera mengesahkan draf revisi KUHP meski menuai gelombang protes.

Pelanggaran HAM berat bila dimasukkan dalam KUHP akan menjadi tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus.

Selain berpeluang mempidanakan pasangan miskin tanpa surat nikah dan pelaku nikah siri, pasal ini juga bisa mendorong pernikahan anak.

Beberapa aturan dalam RUU KUHP tidak didukung bukti yang kuat sehingga dampaknya akan merugikan anak, perempuan, kelompok miskin dan marjinal.

Menurut Taufiqulhadi, revisi pasal perjudian akan mengetatkan izin untuk perjudian.

"Presiden itu objek kritik. Tapi kalau ada yang hina presiden laporkan saja secara pribadi," kata Fahri.