Indeks Revisi Kuhp

DPR dan pemerintah merampungkan substansi RKUHP di hotel mewah di Senayan, secara tertutup.

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan menilai, Pasal 281 yang terdapat dalam draf RKUHP merupakan pasal karet dan berpotensi mengkriminalisasi jurnalis.

Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Abdul Manan, menegaskan pihaknya menolak pada Rancangan KUHP yang bisa menghambat kerja jurnalistik saat menyampaikan berita.

Apakah yang harus dilakukan gelandangan untuk membayar didenda? Apakah mereka harus menggelandang lebih tekun?

Anggota Panja RKUHP Taufiqulhadi mengatakan Pasal 480 dimunculkan agar mencegah penipuan perkawinan yang bisa berujung pada terjadinya kekerasan seksual.

Polisi dan jaksa bakal dilibatkan dalam hukum adat agar tidak tumpang tindih dengan hukum lainnya.

Revisi KUHP rencananya rampung pada periode sekarang. Meski demikian bukan berarti aturan itu sudah bersih dari masalah. Perkara-perkara moral, misalnya, masih diancam hukuman penjara.

ICR dan MaPPI yang tergabung dalam koalisi reformasi KUHP memandang, masih ada permasalahan dalam pengaturan UU Tipikor dan RKUHP.

Rumusan dalam rancangan kitab hukum pidana menyasar kelompok rentan, termasuk LGBT.

Ketiadaan terjemahan resmi membuat adanya penafsiran berbeda terhadap KUHP antara para pakar hukum.

Peneliti ICW Tama S. Langkun mengatakan jika Rancangan Revisi KUHP disahkan maka dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. 

Pemerintah berharap pembahasan RUU KUHP dipercepat. Sebab, pemerintah khawatir pembahasan RUU KUHP kembali ke titik nol jika DPR periode saat ini tidak menuntaskannya.

DPR berencana mengesahkan revisi KUHP dalam waktu dekat meski banyak pihak mengkritik isi pembahasannya.

Dalam KUHP yang lama, penghinaan presiden diatur dalam Pasal 134--pasal yang kemudian dicabut MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.

Dibahas tanpa melibatkan
sejumlah pejabat pemerintah
yang terkait

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan tujuh alasan mengapa publik harus menolak RUU KUHP disahkan.

DPR akan segera mengesahkan draf revisi KUHP meski menuai gelombang protes.

Pelanggaran HAM berat bila dimasukkan dalam KUHP akan menjadi tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus.