Indeks Raperda

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tarif Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam pembahasan dengan pemerintah pusat.

Komnas Perempuan menilai cara pandang Basir Qodim yang mengusulkan raperda janda masih mendiskreditkan perempuan.

Dua raperda yang sedang disusun Pemkab Penajam Paser Utara terkait pemekaran wilayah dan raperda tata ruang.

Fraksi Nasdem meminta Pemprov DKI menyoroti ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

DPRD DKI Jakarta menargetkan 27 Raperda yang akan selesai pada 2020, di antaranya: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Raperda KTR akan mengatur kawasan merokok pada area publik dan ruang terbuka.

Pemprov DKI mengusulkan 54 Raperda untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020.

Deddy Mizwar hadir untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa, dalam kasus suap perizinan Meikarta.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI mengatakan saat ini tak memiliki waktu untuk melangsungkan pembahasan Raperda draf RZWP3K sehingga kemungkinan akan dibahas anggota DPRD DKI periode baru.

Depok dikenal kota semrawut, macet, dengan tata ruang yang salah kaprah. Namun, problem itu dijawab lewat Raperda Kota Religius.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menyampaikan pemprov telah menuntaskan draf Raperda RZWP3K.

Pemprov DKI sudah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD.

DPRD DKI Jakarta mengesahkan tiga raperda yang mengatur penyertaan modal daerah di PT MRT Jakarta, PD Sarana Jaya dan PT Jakpro. 

Anies Baswedan perlu membuat peraturan daerah tentang pengelolaan pulau buatan yang kadung jadi setelah izin reklamasi dicabut.

Raperda ini dibentuk agar skema pemberian dan pemanfaatan dana CSR bisa lebih dipertanggungjawabkan.

Pemprov DKI Jakarta segera mengusulkan pengesahan 4 Raperda yang berkaitan dengan tarif parkir progresif, pajak penerangan jalan, BPHTB untuk apartemen dan rusun, serta pajak air tanah.

Sidang itu mengesahkan angka Rp77,117 triliun dalam APBD 2018.

Rapat pembahasan Raperda Reklamasi ditunda sebab hanya dihadiri perwakilan tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta merespons surat permintaan Pemprov DKI untuk melanjutkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Djarot sebelumnya menolak mengesahkan Raperda APBD-P karena ada beberapa mata anggaran yang diajukan dewan dianggap tak rasional.