Indeks Raperda

Pemprov DKI sudah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD.

DPRD DKI Jakarta mengesahkan tiga raperda yang mengatur penyertaan modal daerah di PT MRT Jakarta, PD Sarana Jaya dan PT Jakpro. 

Anies Baswedan perlu membuat peraturan daerah tentang pengelolaan pulau buatan yang kadung jadi setelah izin reklamasi dicabut.

Raperda ini dibentuk agar skema pemberian dan pemanfaatan dana CSR bisa lebih dipertanggungjawabkan.

Pemprov DKI Jakarta segera mengusulkan pengesahan 4 Raperda yang berkaitan dengan tarif parkir progresif, pajak penerangan jalan, BPHTB untuk apartemen dan rusun, serta pajak air tanah.

Sidang itu mengesahkan angka Rp77,117 triliun dalam APBD 2018.

Rapat pembahasan Raperda Reklamasi ditunda sebab hanya dihadiri perwakilan tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta merespons surat permintaan Pemprov DKI untuk melanjutkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Djarot sebelumnya menolak mengesahkan Raperda APBD-P karena ada beberapa mata anggaran yang diajukan dewan dianggap tak rasional.

Dari 32 program legislasi daerah yang disepakati antara DPRD dan Pemprov DKI, hanya ada ada empat raperda yang selesai dibahas dan diserahkan ke Kemendagri.

Syarif menilai kenaikan tunjangan adalah hal yang wajar mengingat sudah lebih dari 12 tahun tunjangan anggota DPRD tidak pernah berubah.