Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Audio dalam video bukan merupakan suara asli Purbaya, melainkan dibuat menggunakan AI. PPID Kemenkeu juga menyatakan bahwa konten tersebut adalah hoaks.

Purbaya menjelaskan bahwa strategi ini dirancang untuk memaksa perbankan agar kembali menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

Selain tambal defisit, Purbaya mengaku akan menggunakan dana dari Satgas PKH untuk pembangunan dan menyuntik pembiayaan LPDP di masa depan.

Ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan menarik produsen ilegal ke jalur legal.

Purbaya menyebut "tukar guling" kedua perusahaan tersebut akan membuat nilai transaksi pengambilalihan lebih kecil dibandingkan akuisisi secara langsung.

Menurut Purbaya sebagian pengadaan motor listrik MBG yang lolos kemungkinan besar sudah diajukan sebelum ia menjabat sebagai menteri.

Kesalahan hitung World Bank, menurut Purbaya, disebabkan asumsi terhadap harga minyak dunia yang masih tinggi imbas perang Iran dengan AS dan Israel.

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Selain menambah penerimaan, bea keluar dinilai bisa memudahkan DJBC Kemenkeu melakukan pemeriksaan komoditas yang diekspor.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada pembelian motor listrik untuk Badan Gizi Nasional pada 2026.

Menkeu Purbaya tunggu usulan Kemenperin soal insentif industri plastik yang tertekan kenaikan harga minyak dunia. 

Airlangga mengatakan total 220 ribu jemaah haji akan menerima manfaat berupa biaya haji yang tidak naik meski avtur naik 70% karena ditanggung pemerintah.

Pembiayaan oleh bank untuk Kopdes Merah Putih diberikan dengan limit maksimal Rp3 miliar.

Dia juga menambahkan bahwa penolakan tahun lalu juga menyasar pengadaan komputer dalam jumlah besar.

Purbaya menilai revisi tersebut diperlukan karena aturan sebelumnya belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemerintah dalam penerapan kebijakan DHE.

Sejumlah menteri justru meminta kenaikan anggaran dengan dalih akan menjalankan berbagai program prioritas.

Purbaya mengklaim anggaran untuk penerimaan CPNS 2026 telah dialokasikan kementeriannya.

Purbaya memastikan kanal 'Lapor Pak Purbaya' masih aktif dan terus digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menangkap persoalan riil di lapangan.

Pemotongan gaji menteri ini belum mendapat restu dari Kepala Negara, kendati sudah ada pembicaraan di tingkat menteri.

Purbaya menduga adanya kebocoran dalam pengelolaan restitusi, terutama di sektor Sumber Daya Alam.