Indeks Pungutan Liar

DIY telah melakukan pengukuhan terhadap 54 anggota saber pungli. Keberadaan tim ini guna perkuat pelaksanaan pembangunan dan penegakan hukum di DIY.

Meski Pemerintah telah memberlakukan kenaikan tarif pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada hari ini, Jumat (6/1/2017), ratusan orang tetap memadati kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kenaikan tarif STNK dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan menekan aksi pungli. Namun, alasan kenaikan ini dinilai tidak tepat.

Masyarakat rata-rata tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan. Untunglah setelah selalu memilih fokus pada ekonomi, pemerintah akhirnya mengeluarkan Paket Kebijakan Reformasi Hukum meski tak menyentuh hal-hal substansial.

Hingga 22 November 2016, satgas saber pungli telah menerima sebanyak 10.520 laporan pengaduan pungutan liar.

Seminggu setelah disahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap tim Saber Pungli dapat efektif bekerja. Sebabnya, pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi hukum tahap satu.

Pungutan liar (pungli) di jembatan timbang Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit, Medang ditaksir mencapai Rp500 juta per bulan. Praktik pungli ini terbongkar setelah Satuan Reskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara, menangkap tiga oknum petugas Dinas Perhubungan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di penimbangan tersebut.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan deregulasi peraturan yang terkait dengan pengurusan suatu izin yang bersifat monopoli. Dengan langkah itu diharapkan praktik pungutan liar atau pungli dapat diminimalisasi.

Satgas Saber Pungli dengan anggota Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI dibawah koordinasi Menko Polhukam, bertugas memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien, dengan empat fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi.

Praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu menimbulkan dugaan dari masyarakat soal keterlibatan unsur kementerian dan lembaga negara. Untuk itu, Presiden Jokowi pun menetapkan Satgas Saber Pungli melalui Peraturan Presiden untuk memberantas pungli di lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan publik.

Banyak keluhan dari masyarakat terkait pungutan liar. Jokowi pun mengambil langkah dengan mengajak para Gubernur untuk mengambil langkah nyata untuk memberantas tindakan tersebut.

Rakor tersebut membahas sejumlah masalah diantaranya pemberantasan terpadu terhadap pungutan liar di Indonesia.

KPK mengungkapkan jika terdapat banyak pungli di kawasan Tanjung Priok. Hal itu karena adanya keterlibatan oknum Bea Cukai dan aparat penegak hukum. Sehingga perlu dilakukan pembenahan sistem.

Sejumlah oknum polisi terlibat dalam 235 kasus pungutan liar. Satuan Lalu Lintas menempati urutan pertama dalam kasus pungli yakni sebanyak 160 kasus.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) juga ikut dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Asman Abnur mulai menerapkan sistem pengaduan internal menerbitkan surat edaran pemberantasan pungli.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah mengajukan daftar nama-nama yang masuk dalam tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) kepada Presiden Joko Widodo.

Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) perizinan perkapalan yang terjadi di Kementerian Perhubungan.

Pemerintah berjanji akan memperbaiki sektor pelayanan publik. Seluruh lembaga pelayanan publik yang rawan pungutan liar (pungli) akan ditindak tegas melalui Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Kepolisian Republik Indonesia berjanji akan melakukan lebih mendalam untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam OTT praktek pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan sore ini.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jawa Tengah Budhi Masturi mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan pungutan liar berkedok sumbangan sekolah, sebab pada tahun ajaran baru seperti saat ini merupakan masa rawan sering dimanfaatkan oleh pihak sekolah.