tirto.id - Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial LM telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) dengan cara meminta setiap siswa memberikan dana sebesar Rp300 ribu yang akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Terkait dengan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian.
"Kasus itu sudah berurusan dengan kepolisian. Kita serahkan kepada pihak kepolisian," ujar Muhadjir di Jakarta, Senin (6/3/2017).
LM diduga melakukan pungutan dengan modus untuk pembelian sejumlah peralatan pendukung pelaksanaan kegiatan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Sekolah mewajibkan setiap siswa kelas tiga yang hendak mengikuti kegiatan UNBK mengeluarkan dana sebesar Rp300 ribu. Total dana yang terkumpul mencapai Rp95 juta.
"Saya tegaskan kembali UNBK tidak bayar. Kalau ada yang bayar, segera laporkan," kata Muhadjir.
Mendikbud menjelaskan bahwa pelaksanaan UNBK di tingkat SMA-SMK mencapai 80 persen dari jumlah sekolah, sedangkan SMP mencapai 60 persen.
Menurut laporan Antara, Kemdikbud menyatakan sekitar 30.672 sekolah yang terdiri dari SMA-SMK-MA dan SMP-MTs atau sekitar 3,7 juta siswa siap menyelenggarakan UNBK.
Pelaksanaan UNBK tak hanya diselenggarakan di sekolah tersebut namun bisa juga menumpang dengan sekolah lain yang tidak menyelenggarakan UN.
UN untuk SMK akan dilaksanakan pada tanggal 3-6 April 2017. Sementara untuk SMA-MA akan berlangsung pada tanggal 10 hingga 13 April 2017.
UN SMP-MTs akan dirancang menjadi dua gelombang sebagai solusi untuk masalah kekurangan komputer. Gelombang pertama UN SMP/MTs akan berlangsung pada tanggal 2, 3, 4, dan 15 Mei 2017, sedangkan gelombang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 8, 9, 10, dan 16 Mei 2017.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
