Masuk tirto.id
tirto.id - Aksi demonstrasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan digelar di sejumlah lokasi di Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Salah satunya adalah di Kantor Gubernur DIY yang berada di area Malioboro, Kota Yogyakarta.
Di depan Kantor Gubernur DIY, sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kesenjangan ekonomi, UMR murah, premanisme, kekerasan jalanan, hingga permasalahan Stadion Mandala Krida.
Saat aksi berlangsung, massa ditemui langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Sultan HB X berdialog dan berdiskusi dengan massa aksi dari AJM sambil duduk lesehan.
Perwakilan AJM, Agov, menyampaikan jika massa aksi meminta kepada Sultan HB X untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) soal Jaga Warga. Agov menerangkan jika Jaga Warga justru membuat konflik horizontal antar warga.
Agov pun menilai Jaga Warga ini justru menjadi ajang premanisme. Hal ini membuat massa aksi meminta agar Jaga Warga lebih baik dibubarkan saja.
"Kalau premanisme misalnya. Saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Preman itu siapa? Saya kan tidak tahu gitu. Kalau saya, ya kalau kekerasan jangan dilakukan," jawab Sultan HB X, Selasa (10/11/2026).
Sultan HB X juga membantah adanya upaya pembungkaman soal demokratisasi di Yogyakarta. Sultan HB X mengklaim justru ruang-ruang dialog sangat terbuka di Yogyakarta.
"Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang itu kami buka gitu. Tetapi faktor-faktornya di publik itu terlalu banyak," urai Sultan HB X.
Terkait permasalahan UMR rendah Sultan HB X angkat bicara. Sultan HB X menerangkan Pemda DIY sudah berusaha mengikuti regulasi yang ada.
"Ya sekarang, bagaimana kita punya usaha semua. Bahwa pengertian dasar inflasi sama pertumbuhan ekonomi itu. Kalau pertumbuhan ekonominya itu 5%, inflasinya 2 atau 3%, berarti kan kalau 3% kan hanya 8% naiknya," terang Sultan HB X.
"Alfa itu kemungkinan bisa kami, melangkah, tapi kan hanya 0,1 maksimum 0,9. Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4. Kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, nggak keberatan. Ya nggak apa-apa," imbuh Sultan HB X.
Sedangkan soal Stadion Mandala Krida, Sultan HB X mengungkapkan duduk perkara kasus korupsi proyek renovasi stadion tersebut menghambat renovasi yang akan dilakukan karena statusnya sebagai objek hukum.
Sultan HB X menambahkan pihaknya telah berkomunikasi dengan KPK maupun Menpora soal Stadion Mandala Krida. Saat ini, lanjut Sultan HB X, kasusnya sudah dinyatakan inkrah dan bisa dilakukan renovasi agar bisa kembali digunakan.
"Di awal bulan September 2026, karena sudah inkrah, KPK memberi tahu kami, 'silakan kalau mau membangun'. Nah di sini tim dari Erick Thohir, dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), itu sudah melakukan survei. Tapi karena APBN itu bertahap, bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028," tutup Sultan HB X.
Penulis: Cahyo PE
Editor: Andrian Pratama Taher
