Indeks Pse Kominfo

Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan revisi UU ITE mengadopsi KUHP baru serta memberikan penjelasan spesifik tentang UU ITE.

Usai RUU PDP jadi UU, keamanan informasi berada di tangan BSSN. Sementara Kominfo jadi pemeriksa kepatuhan PSE.

Plate menegaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus memastikan perlindungan data pribadi konsumen.

Tim Advokasi Kebebasan Digital mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate untuk menindaklanjuti surat keberatan yang dilayangkan.

Plate menegaskan Kemenkominfo akan menindak promosi judi online. Masyarakat yang mempromosi akan ditindak secara hukum.

Polemik PSE menguatkan citra Kominfo sebagai lembaga yang hobi blokir. Masih ingat kasus pemutusan jaringan internet di Papua pada 2019?

Menurut Communications Manager Google Indonesia, Perkominfo PSE dan potensi kebocoran data pribadi adalah dua hal yang berbeda.

Warga bisa melakukan dua upaya hukum bila mengalami kerugian akibat kebijakan pemblokiran Kominfo, lewat PTUN dan perdata.

Menkominfo meminta Epic Games segera mendaftar sebagai PSE di Indonesia agar blokirnya segera dibuka dan kembali bisa diakses oleh pengguna di Tanah Air.

Pembukaan blokir dilakukan setelah Origin mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Kominfo.

PayPal, menyatakan sudah mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia.

Plate menuturkan langkah penindakan PSE merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan judi di dunia maya.

Yustinus Prastowo mengatakan, seluruh platform digital yang terdaftar dalam PSE di Kemenkominfo bisa menjadi sumber informasi bagi DJP.

DJP mengakui belum membahas bersama Kemenkominfo terkait pemblokiran platform digital yang tidak mendaftar sebagai PSE lingkup privat.

Kominfo berhasil berkomunikasi dengan pengelola Yahoo dan Valve Corp (Steam, CS GO, dan DOTA). Keempat layanan pun telah dinormalisasi.

Kominfo tengah melakukan klarifikasi dan pendalaman soal platform judi online yang mendaftar PSE Lingkup Privat.

Kominfo diminta menurun ego dan mendengarkan masukan masyarakat terkait pemblokiran sejumlah situs dan aplikasi seperti PayPal, dan lain sebagainya.

Permenkominfo 5/2020 tidak hanya berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, tapi juga menghancurkan mata pencaharian pekerja kreatif.

LBH Jakarta menyebut kebijakan Kominfo melanggar hak berkomunikasi, kebebasan berekspresi, privasi, hingga hak atas pekerjaan.

Kominfo klaim instansi yang bisa memantau data pribadi pengguna adalah aparat penegak hukum & instansi yang memang memiliki kewenangan untuk mengakses.