Indeks Prolegnas Prioritas

RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

DPR sepakat RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Narkotika menjadi usul DPR dan mengubah nama RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat. 

Sultan mengatakan RUU Daerah Kepulauan diperlukan untuk membalikkan paradigma pembangunan nasional yang selama ini lebih berorientasi daratan.

Baleg DPR pun mencabut RUU KUHAP, RUU Danantara, RUU Kejaksaan, dan RUU Patriot Bond/Surat Berharga dalam prolegnas prioritas 2026.

RUU Pemilu, RUU Pilkada, RUU BUMN, RUU Transportasi Online, RUU PPRT hingga RUU BPIP juga masuk daftar total 52 RUU Prolegnas prioritas 2026.

Sejumlah RUU yang masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 di antaranya RUU Tentang Kepolisian dan RUU Perampasan Aset.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, tak setuju revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dibahas oleh Baleg DPR RI.

RUU Hak Cipta, RUU Pemilu, hingga RUU KUHAP diajukan masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026.

Rapat ditunda karena PPATK masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan paparan urgensi RUU Perampasan Aset agar tidak ada salah persepsi.

Zaenur menilai ada ketakutan dari DPR bahwa beleid ini menjadi bumerang buat mereka sendiri.

PAN ingin agar Baleg DPR RI tidak cari-cari undang-undang atau memasukkan undang-undang titipan di Prolegnas 2024-2029.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga berdalih penyelesaian RUU Perlindungan PRT bukan hanya pembahasan substansinya saja, tetapi juga kesepakatan politik.

P2G mengusulkan Pokja Nasional RUU Sisdiknas beranggotakan akademisi, tokoh pendidikan, perwakilan organisasi guru, dan dosen.

Pemerintah ingin mengintegrasikan tiga UU menjadi satu dalam revisi UU Sisdiknas.

DPR menetapkan Prolegnas Prioritas 2022 sebanyak 40 RUU, dan memasukkan revisi UU Cipta Kerja ke dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka.

DPR menyetujui 40 RUU masuk dalam prolegnas prioritas 2022 pada rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (7/12/2021).

Banyak korban kekerasan seksual bersuara di media sosial baru-baru ini. Ini semakin mempertegas bahwa RUU PKS penting disahkan.

DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan sebanyak 248 RUU Prolegnas tahun 2020-2024. Target DPR ini dinilai tidak realistis dan Presiden Jokowi tak konsisten soal deregulasi.

Sebanyak 248 wakil rakyat tak menghadiri rapat paripurna pengesahan 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020.

DPR RI akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020, termasuk RUU Omnibus Law, Rabu (22/1/2020) siang.