Menurut Yunarto Wijaya, Golkar harus melakukan evaluasi dengan mengevaluasi Setya Novanto sebagai ketua umum dan kader-kader lainnya yang tersangkut korupsi.
Menurut Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Erwin Ricardo Silalahi, ada kekuatan politik besar yang telah sengaja mengarahkan KPK dalam setiap tindakannya.
Meski menghormati hasil sidang praperadilan Novanto, pimpinan KPK kecewa dengan putusan Hakim Cepi Iskandar. KPK menilai pembatalan status tersangka Novanto menhambat pengusutan kasus korupsi e-KTP.
KPK menyatakan berwenang menerbitkan Sprindik baru untuk Setya Novanto. Tapi, langkah itu belum diputuskan. Komisi baru berencana mengkaji putusan Hakim Cepi Iskandar soal pembatalan status Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP.
Kemenangan Setya Novanto dalam gugatan praperadilan atas penetapan tersangka korupsi e-KTP disambut positif dua tokoh Partai Golkar, Ratu Dian dan Mahyudin.
Salah satu rekam jejak Cepi Iskandari adalah pernah menangani perkara praperadilan penetapan tersangka CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo melawan Bareskrim Polri.
Romli Atmasasmita membeberkan status penyelidik dan penyidik KPK yang dalam dalil permohonan praperadilan Setya Novanto dipermasalahkan karena dianggap berstatus ganda.