Indeks Polri

TNI dikritisi karena terlalu banyak mengurusi soal terorisme. Namun, Menkopolhukam menegaskan bahwa penanganan terorisme juga menjadi tanggung jawab TNI karena memiliki kapasitas yang tidak dimiliki Polri.

Anggota Datasemen Khusus (Densus) 88 antiteror Mabes Polri membawa barang bukti milik terduga teroris jaringan Nur Rohman, Haryanto alias Hasan di Makam Haji, Sukoharjo, Jawa Tengah. Penggeledahan tersebut masih terkait dalam pengembangan kasus bom bunuh diri di Mapolresta Solo yang dilakukan oleh Nur Rohman beberapa waktu lalu.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, operasi Tinombala tetap akan dilanjutkan meskipun pimpinan teroris Mujahidin Indonesia Timur, Santoso diduga telah tewas dalam baku tembak yang terjadi pada Senin kemarin.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya belum memastikan jenazah teroris yang tertembak di Poso, Sulawesi Tengah jasad Santoso atau bukan, sebab Mabes Polri masih menunggu proses identifikasi yang dilakukan oleh Tim DVI.

Presiden Jokowi mengumpulkan Kapolda dan Kajati di Istana Negara, Selasa (19/7/2016) terkait sejumlah arahan yang pernah disampaikan setahun lalu.

Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi agar harapan masyarakat bisa diwujudkan dengan baik

Dana sebesar Rp 20 miliar diduga oleh LSM Indonesia Police Watch (IPW) masuk ke jaringan teroris di Yogyakarta. Untuk itu Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Jakarta, Minggu (17/7/2016) mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera menelusuri dan mengungkapnya sebagai upaya pencegahan aksi terorisme yang bisa memakan banyak korban.

LSM Indonesia Police Watch (IPW) mendesak kasus kemacetan parah di jalur tol Brebes, Jawa Tengah, saat arus mudik Lebaran 2016 agar diusut tuntas supaya bisa diketahui penyebab kemacetan selama 25 jam di tol Brebes itu.

Lebaran adalah mudik. Ini berarti, rumah ditinggal dalam keadaan kosong. Peluang kejahatan pun muncul. Inilah mengapa angka kejahatan selama lebaran meningkat.

Presiden Joko Widodo membutuhkan mitra jangka panjang untuk menata institusi Polri selama masa jabatannya. Dia mengajukan Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Padahal nama Tito tak disodorkan Wanjakti.

Ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia atau Hari Bhayangkara diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari itu bertepatan dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No 11/S.D Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Negeri. Peraturan itu ditetapkan pada 1 Juli 1946.

Presiden Joko Widodo secara resmi telah meminta Komjen Pol Tito Karnavian, yang saat ini menjadi calon Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia, untuk dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum. Sementara itu, Pengamat politik dan hak asasi manusia (HAM) dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, berpendapat Tito sebaiknya segera melakukan konsolidasi internal di tubuh Polri.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai Tito Karnavian masih terlalu muda sebagai calon Kapolri padahal masih banyak jenderal-jenderal polisi lain yang lebih senior daripada Tito. Kendati demikian, Wakil Ketua Kompolnas Tjahjo Kumolo pengajuan Tito sebagai calon Kapolri sudah sah dan sesuai prosedur di kepolisian.

Kepolisian tidak memiliki rapor untuk personelnya. Hal ini membuat kenaikan pangkat ukurannya subjektif. Hal ini tentu saja tidak sehat. Polri harus membuat skema kenaikan pangkat yang memiliki kriteria dan tolok ukur yang jelas.

Polri memiliki 1.300 perwira menengah (pamen) berpangkat komisaris besar (kombes) atau melati tiga, di akhir tahun 2015. Mereka bertarung untuk bisa naik ke perwira tinggi (pati) yang kuotanya hanya 250 personel. Manajemen personalia Polri kurang rasional? Kompolnas mengusulkan beberapa jalan keluar. Misalnya perampingan dengan menerapkan pensiun dini, atau melepas mereka dengan alih tugas serta menghentikan sementara pendidikan Sespimti.

Sutarman juga menggantikan Timur Pradopo sebagai Kapolda Metro Jaya, pada 7 Oktober 2010. Merunut sedikit ke balakang, Sutarman juga menggantikan Timur sebagai Kapolda Jawa Barat, pada 6 Juni 2010. Jabatan pertama yang diwarisi Sutarman dari Timur adalah Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Lembaga Pendidikan dan Latihan Kaselapa Lemdiklat) Polri pada periode 2008-2010.

Di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pernah terjadi pangkat seorang jenderal melenting dua tingkat hanya dalam 18 hari. Kepentingan politik penguasa untuk menunjuk Kapolri jadi penyebab. Padahal, kepentingan politik justru merusak profesionalitas Polri. Menurut Bambang, proses politik dalam menentukan Kapolri telah menjadikan personel kepolisian tidak berkompetisi secara sehat di dalam karier melalui proses profesionalisme yang mereka bangun sendiri.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur tentang keanggotaan seorang polisi jika menerima jabatan di luar kepolisian. Pada Pasal 28 ayat (3) disebutkan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Beberapa jenderal polisi aktif menerima tugas di luar institusi Polri. Sebagian bahkan rela menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan menerima jabatan direktur jenderal di beberapa kementerian. Benarkah terjadi surplus jenderal di Mabes Polri?

Setara Institute menganggap adanya kejanggalan atas propaganda kebangkitan komunisme di Indonesia yang disebarkan beberapa pihak, termasuk dari kalangan TNI/Polri.