Indeks Polhukam

Pengamat politik menyampaikan sudah saatnya hak angket DPR dimanfaatkan. Akan tetapi, jika nantinya Jokowi dipanggil DPR tentu ini mempermalukan.

M Syarifuddin mengklaim telah memecahkan rekor dalam penanganan kasus selama memimpin Mahkamah Agung.

Taj Yasin mendapatkan 2.695.633 suara saat penghitungan real count KPU mencapai 82,51 persen. Unggul dari 4 petahana.

Berdasarkan data real count KPU sementara, La Nyalla unggul. Sementara Agus Rahardjo potensial lolos sebagai senator.

Jokowi sebut saat ini masyarakat semakin menuntut jaminan keadilan dan mulai kritis dalam masalah keadilan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, tampak memberi sinyak bahwa akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Selama 2023, MA memberikan 295 sanksi disiplin, yang terdiri dari 83 sanksi berat, 63 sanksi sedang, dan 149 sanksi ringan.

Persaingan artis di Dapil DKI Jakarta II diungguli oleh Uya Kuya dari PAN.

Polisi hari ini menjadwalkan melakukan gelar perkara untuk memutuskan peningkatan proses hukum dari lidik menjadi sidik.

Koreksi Sirekap hanya bisa dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. Petugas KPPS hanya mendapat akses untuk memberikan penanda jika data bermasalah.

Sudirman Said sebut cacat Pemilu 2024 bukan hanya terjadi pada hari H, tapi telah dimulai dari tahap desain proses pemilu.

Betty mengatakan koreksi ketidaksesuaian data dalam Sirekap hanya bisa dilakukan KPU kabupaten/kota.

Kemenkeu belum memiliki rencana untuk menambah anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka Pemilu susulan dan ulang di sejumlah daerah.

KPU memastikan pusat data Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) ada di Indonesia dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Happy Farida Djarot memperoleh suara sementara sebanyak 209.888 suara dalam perhitungan suara Pemilu 2024.

Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengatakan kesalahan data itu merupakan data per hari keenam rekapitulasi suara Pilpres 2024, Senin (19/2/2024).

Yusril Ihza Mahendra menegaskan kesiapannya untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara terkait Pilpres 2024.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, kedua kementerian tersebut memiliki kewenangan dalam hal regulator.

Ganjar mengatakan, hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan Pemilu.

Perbedaan data Sirekap dan TPS membuat potensi kecurangan bisa jadi ada. Apa yang mesti dilakukan KPU?