Indeks Polhukam

Ketum PSI Giring Ganesha menuding konflik muncul bukan dari kalangan kader PSI yang masih bertahan, tetapi dari mereka yang sudah keluar dari partai.

Direktur LBH Pers mendorong agar ada pengusutan lebih lanjut dalam kasus Umbaran yang nyamar jadi jurnalis belasan tahun.

Denny sebut pihaknya mengantongi sejumlah bukti mulai dari dokumen hukum Partai Ummat hingga bukti keanggotaan.

Rian Ernest kerap mampir bersama sejumlah pengurus Partai Perindo untuk mengobrol masalah politik.

Mabes Polri mengklaim kebebasan pers di Jawa Tengah berjalan baik meski ada penyamaran Iptu Umbaran sebagai kontributor TVRI.

Pemerintah akan menyosialisasikan aturan baru dalam KUHP kepada publik hingga aparat penegak hukum. KUHP ini akan berlaku tiga tahun kemudian.

DPR memiliki kewajiban menyusun draf awal RUU perubahan KUHAP dan akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak.

Polri akan menerjunkan 166 ribu personel dalam Operasi Lilin 2022 atau pengamanan rangkaian Nataru. Masyarakat diimbau tetap tertib.

Hendra Kurniawan klaim perintahnya bukanlah mengambil dan mengganti DVR CCTV, tetapi mengecek dan mengamankan.

Saat jadi saksi di pengadilan, Hendra Kurniawan klaim proses PTDH terhadap dirinya tidak profesional.

KPK menduga tersangka Sahat Tua telah menerima sekitar Rp5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk pokmas.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak beserta tiga tersangka lainnya telah ditahan KPK usai ditetapkan jadi tersangka.

KPK tetapkan 4 orang tersangka terkait dugaan suap alokasi dana yang bersumber dari APBD dengan modus 'ijon dana hibah.'

Irfan Widyanto sempat mendapat ancaman pemidanaan dari kuasa hukum Agus Nurpatria saat bersaksi di sidang obstruction of justice.

Chuck Putranto mengaku dimarahi Ferdy Sambo karena Bareskrim Polri melakukan olah TKP di Duren Tiga tanpa sepengetahuan dia.

Partai Nasdem berdalih safari politik Anies Baswedan di sejumlah daerah hanya sebatas perkenalan.

Sidang obstruction of justice hari ini dengan terdakwa Irfan Widyanto hari ini digelar di PN Jakarta Selatan dengan menghadirkan beberapa saksi.

Bawaslu menilai safari politik yang dilakukan Anies Baswedan sebagai aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start kampanye Pilpres 2024.

Aset yang berhasil dilakukan sita eksekusi berupa 127 bidang tanah seluas 1.794.065 meter persegi.

Fahmi sebut argumen Kemenhan soal gelar tituler malah mengerdilkan makna kesemestaan dalam sistem pertahanan semesta.