tirto.id - Dalam rapat lintas sektoral, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bakal ada peningkatan mobilitas publik dalam rangkaian Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
"Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan akan ada peningkatan 44 juta (orang) yang akan melaksanakan mobilitas," kata Sigit, Jumat, 16 Desember 2022, di Mabes Polri. Penyebab peningkatan lantaran banyak orang yang berlibur akhir tahun.
Adanya prediksi tersebut maka diperlukan persiapan khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti pengamanan dari aparat cum sarana dan prasarana.
"Kami juga mendirikan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Kurang lebih 166 ribu orang yang akan diturunkan untuk pengamanan," lanjut dia.
Bagi kepolisian, pengamanan akhir tahun ini bersandi Operasi Lilin. Kegiatan itu akan berlangsung 11 hari, dimulai 23 Desember-3 Januari 2023. Pada 6 Desember, pemerintah kembali memperpanjang PPKM di sluruh Indonesia, berlaku 6 Desember hingga 9 Januari 2023.
Perpanjangan PPKM ini ditetapkan dalam dua regulasi yaitu Instruksi Mendagri Nomor 50 Tahun 2022 untuk Perpanjangan PPKM Wilayah Jawa dan Bali, serta Instruksi Mendagri Nomor 51 Tahun 2022 untuk Perpanjangan PPKM Wilayah Luar Jawa Bali.
Maka pemerintah meminta masyarakat tetap menjaga kewaspadaan dan tetap menjaga protokol kesehatan dalam rangkaian libur akhir tahun ini. Selain itu, Kementerian Perhubungan menegaskan perlunya persiapan layanan transportasi yang prima jelang liburan panjang.
Alasannya, merujuk survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, pergerakan mobilitas masyarakat pada Nataru 2022-2023 mencapai 22,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau setara 60,6 juta orang, di antaranya sekitar 12,3 persen atau 7,5 juta orang berdomisili di Jabodetabek.
Tak Ada Pembatasan
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan tidak ada pembatasan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, baik dari sisi kegiatan ibadah maupun perayaan.
"Untuk tahun ini, sudah tidak ada pembatasan," kata Muhadjir.
Meskipun tidak ada pembatasan, lanjut Muhadjir, masyarakat tetap wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19.
"Tapi, ketentuan-ketentuan masih berlaku, termasuk juga di dalamnya penyelenggaraan ibadah; tetapi pada prinsipnya, untuk tahun ini, perayaan Natal dan Tahun Baru sudah dibolehkan," pungkasnya.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Fahreza Rizky
